BPKN Berencana Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Gagal Ginjal Akut

Foto : wartakota

brominemedia.com – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Edy Halim berencana membentuk tim pencari fakta kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Rencana itu menurut Rizal sejalan dengan permintaan Komisi VI DPR, agar kasus gagal ginjal akut pada anak bisa diusut tuntas.

"Memang ada permintaan berdasarkan tadi dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, bahwa harus ada tim pencari fakta seperti yang terjadi di Kanjuruhan."

"Hal ini dikarenakan jumlah korban cukup besar, 178 orang, dan terjadi cepat sekali dan masif," kata Rizal kepada awak media di Gedung DPR, Kamis (3/11/2022).

Rizal menuturkan, dalam waktu dekat temuan-temuan di lapangan akan disampaikan kepada publik. BPKN juga bakal membuat posko pengaduan untuk korban gagal ginjal akut.

"Dalam waktu dekat kita akan sampaikan temuan-temuan lapangannya, dan juga posko pengaduan akan kita buka, dan juga termasuk membuka bagi korban yang ingin melakukan gugatan class action," bebernya.

Rizal menuturkan, posko pengaduan nantinya akan ada dua pilihan offline dan online.

"Kalau pengaduan offline untuk sementara saat ini berada dalam Kantor BPKN di Jalan Jambu Nomor 32, Gondangdia, Jakarta Pusat."

"Kalau online kita akan buka di seluruh media sosial yang kita miliki," ucapnya.

Rizal mengatakan, korban kasus gagal ginjal akut bisa melakukan gugatan meteriel. Tetapi, menurut Rizal, tergantung korban ingin mengajukan gugatan kepada siapa.

"Kalau kita lihat sistem hukum kita, maka tanggung jawab ini harusnya proporsional, tergantung korban akan mengajukan gugatan kepada siapa," ucapnya.

Menurut Rizal, tanggung jawab terkait kasus gagal ginjal akut ini merata, baik pemerintah hingga pelaku usaha.

"Kalau kita lihat, maka tanggung jawab ini relatif terdistribusi merata, baik pemerintah sebagai regulator, kemudian produsen sebagai pelaku usaha."

"Tinggal masyarakat ingin mengajukan penekanan gugatannya ke mana," paparnya.

Rizal meminta masyarakat jangan ragu jika ingin mendapatkan perlindungan hukum. BPKN diklaim akan mendampingi masyarakat.

"Kita BPKN akan melakukan pendampingan pada sisi bidang perlindungan konsumen."

"Kalau kemudian nanti ada gugatan-gugatan pidana kita akan koordinasi dengan pihak penegak hukum," tuturnya.