Ketua DPC GMNI Surabaya periode 2023-2025 Rizky Syahputra mengalami patah tulang saat mengikuti aksi Tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (24/3).

Sejumlah elemen masyarakat di Medan, Sumatera Utara menyambut baik keputusan DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) menjadi UU dalam sidang paripurna pada Kamis (20/3/2025).

Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), kabarnya akan disahkan besok, Kamis, 20...

Ariel NOAH dan rekan-rekan musisi di Vibrasi Suara Indonesia (VISI) mempertimbangkan langkah lain, termasuk berdiskusi dengan DPR.

Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) dan sejumlah influencer, salah satunya Doktif atau dokter detektif Amira Farahnaz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selama Ramadan, banyak kebiasaan dan rutinitas yang berubah, seperti berpuasa, berdoa, dan membaca Alquran. Kamu mungkin juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, dan komunitas, serta berbuat kebaikan. Perubahan ini bisa berdampak pada kesehatan mentalmu, baik dengan mempererat hubungan sosial yang mendukung kesejahteraan, maupun dipengaruhi oleh faktor lain pada hidupmu.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) Ganjar Laksmana Bonaprapta menyampaikan pernyataan sikap terkait pemberantasan korupsi.

Komisi XI DPR RI bakal mempelajari isi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sejumlah pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menuturkan akan ada banyak pasal yang berubah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, DPR akan mempelajari amar putusan MK tersebut.Pimpinan DPR telah menyampaikan nanti akan dipelajari. Semuanya, di tingkat secara keseluruhan. Karena Omnibus Law itu menyangkut banyak hal bukan satu undang-undang sistem kita yang lama kan.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2024/11/04/643474/komisi-xi-bakal-pelajari-putusan-mk-soal-omnibus-law-uu-ciptaker

Undang-Undang atau UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada intinya undang-undang yang membahas tentang pemilihan kepala daerah.

'Jurnalis Gresik Bersatu' menolak RUU Penyiaran yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat.