Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Besok Pengesahan RUU TNI Tapi Belum Ada Update Kegiatan di Website, Draft RUU Dipertanyakan

Rabu 19-Mar-2025 20:58 WIB

123

Besok Pengesahan RUU TNI Tapi Belum Ada Update Kegiatan di Website, Draft RUU Dipertanyakan

Foto : fajar

Brominemedia.com – Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), kabarnya akan disahkan besok, Kamis, 20 Maret 2025 dan memunculkan ragam pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat.

Komedian Andovi da Lopez, ikut mempertanyakan tentang RUU TNI yang kabarnya akan disahkan namun hingga sekarang belum juga diperlihatkan draftnya.

Melalui akun X miliknya @AndovidaLopez, ia menuliskan keluh kesahnya dan ditanggapi banyak orang yang mengalami keresahan yang sama.

"Apakah benar besok (KAMIS, 20 Maret 2025) RUU TNI akan selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU?," tanya Andovi, dilansir dari media sosial X, Rabu (19/3/2025).

Ia kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan fakta yang ditemukan bahwa banyak seliweran draft RUU TNI, namun diklaim bahwa itu merupakan draft yang salah (hoax).

"Jika iya, di manakah draft RUU TNI yang bener-bener fix dan pasti? Soalnya capek banget di gaslight dibilang draft yang kita baca salah dan hoax. Jadi draft yang benar di mana?," lanjut Andovi.

Sontak, cuitannya ramai dikomentari oleh warganet yang aktif di X. Salah satunya konten kreator muda, Hanif Ahmad Fauzi.

Hanif mengomentari kiriman Andovi dengan menyampaikan bahwa belum ada update terkini dari laman website DPR RI, terkait RUU TNI, sambil melampirkan bukti screenshot.

"Mana mungkin bisa baca draftnya kalo di website official DPR aja status RUU TNI ini gak di-update. Statusnya cuma 'terdaftar' aja. Diupdate tanggal 12 Maret 2025 lalu," tulis Hanif.

Melihat unggahan tersebut, warganet lainnya ikut menyayangkan draft RUU TNI yang sampai sekarang belum terpublikasi.

"Kocak sih kalau masih ada statement 'draft palsu'🤣. Lah, akses draftnya aja ga update," tanggap netizen.

"Kalo draft RUU yang 'bener dan pasti' itu point-point nya mostly merugikan masyarakat, sudah tahu dong bang alasannya kenapa susah dicari?," balas lainnya.

"Apalagi kmrn udh digaslight, besok mau disah-kan. Bisa jadi juga sengaja dipersulit aksesnya biar bisa playing victim lagi seperti, rakyat demo tapi salah pointnya♻️," sahut lainnya.

Share:

PERISTIWA TEKNOLOGI FIKSI SAINS PEMERINTAHAN KESEHATAN

Konten Terkait

EVENT Koster Ultimatum Produsen AMDK, Ancam Cabut Izin yang Nekat Melanggar

Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengumpulkan para produsen dan distributor air minum dalam kemasan (AMDK) di Gedung kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (10/6).

Selasa 10-Jun-2025 22:04 WIB

Koster Ultimatum Produsen AMDK, Ancam Cabut Izin yang Nekat Melanggar
PEMERINTAHAN Mendagri Pindahkan 4 Pulau dari Aceh Jadi Wilayah Sumatera Utara, Pengamat Ingatkan Prabowo

Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025, menjadikan empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah...

Selasa 10-Jun-2025 21:50 WIB

Mendagri Pindahkan 4 Pulau dari Aceh Jadi Wilayah Sumatera Utara, Pengamat Ingatkan Prabowo
PERISTIWA Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau
PERISTIWA DPRD Kalteng Dukung Evaluasi Jembatan Sei Jelai, Minta Pembangunan Dituntaskan

Jembatan Sei Jelai merupakan penghubung antara Kabupaten Sukamara (Kalteng) dan Ketapang (Kalbar).

Minggu 08-Jun-2025 20:48 WIB

DPRD Kalteng Dukung Evaluasi Jembatan Sei Jelai, Minta Pembangunan Dituntaskan
PEMERINTAHAN Soal Bantuan Subsidi Upah Pemerintah Rp 300 Ribu Per Bulan, Ini Tanggapan Akademisi Ekonomi Kaltara

Menanggapi hal ini Akademisi Ekonomi Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih mengatakan, nilai bantuan tersebut sangat relatif dan sangat membantu, jika terlalu banyak juga pasti akan membebani anggaran pemerintah.

Jumat 06-Jun-2025 20:42 WIB

Soal Bantuan Subsidi Upah Pemerintah Rp 300 Ribu Per Bulan, Ini Tanggapan Akademisi Ekonomi Kaltara

Tulis Komentar

Rekomendasi