Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Besok Pengesahan RUU TNI Tapi Belum Ada Update Kegiatan di Website, Draft RUU Dipertanyakan

Rabu 19-Mar-2025 20:58 WIB

161

Besok Pengesahan RUU TNI Tapi Belum Ada Update Kegiatan di Website, Draft RUU Dipertanyakan

Foto : fajar

Brominemedia.com – Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), kabarnya akan disahkan besok, Kamis, 20 Maret 2025 dan memunculkan ragam pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat.

Komedian Andovi da Lopez, ikut mempertanyakan tentang RUU TNI yang kabarnya akan disahkan namun hingga sekarang belum juga diperlihatkan draftnya.

Melalui akun X miliknya @AndovidaLopez, ia menuliskan keluh kesahnya dan ditanggapi banyak orang yang mengalami keresahan yang sama.

"Apakah benar besok (KAMIS, 20 Maret 2025) RUU TNI akan selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU?," tanya Andovi, dilansir dari media sosial X, Rabu (19/3/2025).

Ia kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan fakta yang ditemukan bahwa banyak seliweran draft RUU TNI, namun diklaim bahwa itu merupakan draft yang salah (hoax).

"Jika iya, di manakah draft RUU TNI yang bener-bener fix dan pasti? Soalnya capek banget di gaslight dibilang draft yang kita baca salah dan hoax. Jadi draft yang benar di mana?," lanjut Andovi.

Sontak, cuitannya ramai dikomentari oleh warganet yang aktif di X. Salah satunya konten kreator muda, Hanif Ahmad Fauzi.

Hanif mengomentari kiriman Andovi dengan menyampaikan bahwa belum ada update terkini dari laman website DPR RI, terkait RUU TNI, sambil melampirkan bukti screenshot.

"Mana mungkin bisa baca draftnya kalo di website official DPR aja status RUU TNI ini gak di-update. Statusnya cuma 'terdaftar' aja. Diupdate tanggal 12 Maret 2025 lalu," tulis Hanif.

Melihat unggahan tersebut, warganet lainnya ikut menyayangkan draft RUU TNI yang sampai sekarang belum terpublikasi.

"Kocak sih kalau masih ada statement 'draft palsu'🤣. Lah, akses draftnya aja ga update," tanggap netizen.

"Kalo draft RUU yang 'bener dan pasti' itu point-point nya mostly merugikan masyarakat, sudah tahu dong bang alasannya kenapa susah dicari?," balas lainnya.

"Apalagi kmrn udh digaslight, besok mau disah-kan. Bisa jadi juga sengaja dipersulit aksesnya biar bisa playing victim lagi seperti, rakyat demo tapi salah pointnya♻️," sahut lainnya.

Konten Terkait

PERISTIWA Perum Jasa Tirta II Bantu Korban Pergerakan Tanah di Pasir Munjul

Perum Jasa Tirta II melalui Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

Selasa 01-Jul-2025 21:00 WIB

Perum Jasa Tirta II Bantu Korban Pergerakan Tanah di Pasir Munjul
PEMERINTAHAN Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meninjau langsung progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Senin, (30/6/2025).

Senin 30-Jun-2025 21:16 WIB

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai
PEMERINTAHAN Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Minggu 29-Jun-2025 20:50 WIB

Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik
PEMERINTAHAN Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Jumat 27-Jun-2025 20:39 WIB

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
PEMERINTAHAN Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Tulis Komentar