PEMERINTAHAN

Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

Sabtu 18-Mar-2023 08:36 WIB 320

Foto : tempo

brominemedia.com - Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan lembaganya mengantisipasi hambatan suplai logistik pemilu dengan melakukan pemetaan jalur-jalur distribusi.

"Daerah kepulauan, pedalaman, sejak awal sudah kita petakan untuk jalur-jalur distribusi termasuk utamanya di daerah 3T, terluar, terdalam, tertinggal," ucapnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023.

Sudrajat mencontohkan kondisi kepulauan, memiliki infrastruktur dengan kondisi yang berbeda-beda maka KPU memperhitungkan jalurnya, moda transportasi hingga estimasi waktu yang dibutuhkan.

"Ini berjalan secara simultan agar karena keterbatasan waktu," ucapnya.

Dengan perencanaan, Sudrajat mengatakan pihaknya memastikan tidak ada keterlambatan suplai logistik pemilu di daerah-daerah. "Kita pastikan, timelinenya ya, biar gak ngepas," ucapnya.

Apalagi, kata Sudrajat, KPU RI juga telah menjalin kerjasama dengan aparat keamanan untuk membantu proses suplai logistik pemilu ini. KPU, kata dia, telah mengadakan pertemuan dengan TNI.

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

"Kita kan nanti kerja sama dengan TNI dengan polri. Satu yang punya personil kuat begitu dan yang kedua punya armada tangguh untuk menembus medan-medan itu," ucapnya.

Proses coklit telah selesai

Sudrajat mengatakan petugas Pemutakhiran data Pemilih atau Pantarlih telah bekerja dengan baik. "Rata-rata juga anak muda pantarlihnya mendatangi setiap kepala keluarga," ucapnya.

Ia pun mengatakan bahwa dalam proses coklit ini, pantarlih menghadapi tantangan bervariasi salah satunya masuk ke daerah pedalaman.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen selesai, setiap rekap data dari kabupaten terus kemudian ke provinsi dan ke pusat,"ujarnya.

Selanjutnya kata Sudrajat, setengah proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari hasil coklit, akan diumumkan untuk meminta tanggapan masyarakat.

"Bawaslu juga bisa berikan masukan terhadap kegiatan-kegiatan para pemilih itu," sebutnya.

Konten Terkait

PERISTIWA Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB

PEMERINTAHAN Pemkab Kuansing Belum Terima Surat Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, ini Kata Sekda

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) masih menunggu kepastian jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Minggu 09-Feb-2025 20:37 WIB

PERISTIWA Apolos-Tetairus Minta PSU di Pilbup Intan Jaya

Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya.

Rabu 15-Jan-2025 20:49 WIB

PERISTIWA Bupati Humbahas Dilaporkan ke Bawaslu karena Dugaan Pelanggaran Pilkada

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Humbahas Henri Wesly Pasaribu saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/12/2024) malam.

Minggu 29-Dec-2024 20:24 WIB

TREND Audit Dana Kampanye Pilkada Inhu, Paslon Rezita - Suhardi Paling Besar

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu Rezita - Suhardi paling besar penggunaan dana kampanye, yakni sebesar Rp 1,5 Miliar lebih.

Senin 16-Dec-2024 20:48 WIB

Tulis Komentar