“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), yang diduga melibatkan pejabat tinggi.Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) H. Aminullah Siagian menegaskan, meskipun ada dugaan keterlibatan pejabat sekelas Gubernur BI dan Dirut BI, KPK harus berani menetapkan tersangka dalam kasus ini.Ia pun mengkritik proses hukum yang dinilai sudah terlalu lama

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan komitmen solid mendukung penuh seluruh kebijakan Partai Golkar dalam mengimplementasikan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar.

DPRD Kota Pekalongan dorong tiga Raperda usulan Pemkot Pekalongan mampu tingkatkan perekonomian masyarakat

Simak profil dan rincian harta kekayaan Bupati Terpilih Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Wajib pajak juga diwajibkan memiliki Pulsa pada nomor telepon yang didaftarkan dalam aplikasi.

Pramono Anung tidak mempersoalkan rencana pengunduran jadwal pelantikan oleh Kemendagri terhadap kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa pemilu di MK dalam Pilkada 2024.

Selanjutnya akan dilakukan proses penegakan hukum karena ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila akan menjadi bagian dari kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari 2025.

KPK merespons terkait peluang memanggil Eks pimpinannya, Firli Bahuri, terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara Mantan Caleg PDIP Harun Masiku.