Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

EVENT

DLH Kotim Resmi Membuka Program Sekolah Adiwiyata 2025, Batas Akhir Pengajuan 10 Maret 2025

Rabu 19-Feb-2025 20:40 WIB

202

DLH Kotim Resmi Membuka Program Sekolah Adiwiyata 2025, Batas Akhir Pengajuan 10 Maret 2025

Foto : prokalteng_jawapos

Brominemedia.com – Upaya menciptakan sekolah yang peduli lingkungan terus digalakkan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim resmi membuka kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mengikuti program Sekolah Adiwiyata 2025, dengan batas akhir pengajuan usulan hingga 10 Maret 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kotim, Marjuki, menjelaskan bahwa program ini selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, serta Nomor P.53/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang penghargaan adiwiyata.

“Melalui program ini, kami ingin mendorong sekolah-sekolah di Kotim untuk lebih aktif dalam menerapkan budaya peduli lingkungan. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten 2025 akan diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,” ujar Marjuki, Selasa (18/2).

Marjuki menambahkan, bagi sekolah yang sudah menjalankan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS), dapat segera mengajukan usulan beserta kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten oleh Bupati Kotim.

“Pengajuan ini harus disertai dokumen administrasi yang lengkap. Termasuk surat dari sekolah mengenai usulan calon Sekolah Adiwiyata, yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kotim,” jelasnya.

Selain itu, sekolah juga harus melengkapi formulir penilaian pemenuhan kriteria Adiwiyata dengan skor minimal 70, serta salinan keputusan kepala sekolah mengenai pembentukan Tim Adiwiyata di sekolah. Dokumen lainnya meliputi tabel rencana program PBLHS untuk satu dan empat tahun ke depan, serta isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan program.

“Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) harus mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus ditandatangani kepala sekolah dan ketua komite. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga harus ditandatangani kepala sekolah dan guru yang bersangkutan,” tambahnya.

Selain kelengkapan dokumen, sekolah juga harus menyertakan bukti pelaksanaan program dalam bentuk foto kegiatan dan fasilitas yang tersedia, dengan keterangan jelas mengenai waktu, lokasi, dan nama kegiatan.

Marjuki juga mengatakan, dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak sekolah di Kotim yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Konten Terkait

EVENT Unisa Youth Game ke-6 Resmi Digelar, Dorong Pelajar Tampil Unggul dan Kompetitif

Ketua Pelaksana UYG ke-6 sekaligus Kepala Biro Admisi UNISA Yogyakarta, Bdn. Intan Mutiara Putri S.ST, M.Kes., menyampaikan bahwa penyelenggaraan

Senin 23-Jun-2025 20:46 WIB

Unisa Youth Game ke-6 Resmi Digelar, Dorong Pelajar Tampil Unggul dan Kompetitif
OLAHRAGA Membanggakan! Siswi SMA Kristen Satya Wacana Harumkan Nama Sekolah di Kancah Nasional

Membanggakan! SMA Kristen Satya Wacana kembali torehkan prestasi di tingkat nasional.

Jumat 20-Jun-2025 20:56 WIB

Membanggakan! Siswi SMA Kristen Satya Wacana Harumkan Nama Sekolah di Kancah Nasional
EVENT Ketum Bhayangkari Gelar Baksos di Sorong, Beri Paket Sekolah Anak-Sembako

Kegiatan Bhayangkari Peduli kali ini diselenggarakan dengan pemberian sembako, paket stunting, dan paket sekolah.

Rabu 18-Jun-2025 21:06 WIB

Ketum Bhayangkari Gelar Baksos di Sorong, Beri Paket Sekolah Anak-Sembako
PERISTIWA Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau
EVENT DKISP Kaltara Rangkul Pelajar Berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa

DKISP Kaltara melaksanakan Sosialisasi Literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di SMA Negeri 1 Tarakan

Rabu 04-Jun-2025 21:01 WIB

DKISP Kaltara Rangkul Pelajar Berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa

Tulis Komentar