Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

EVENT

DLH Kotim Resmi Membuka Program Sekolah Adiwiyata 2025, Batas Akhir Pengajuan 10 Maret 2025

Rabu 19-Feb-2025 20:40 WIB

108

DLH Kotim Resmi Membuka Program Sekolah Adiwiyata 2025, Batas Akhir Pengajuan 10 Maret 2025

Foto : prokalteng_jawapos

Brominemedia.com – Upaya menciptakan sekolah yang peduli lingkungan terus digalakkan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim resmi membuka kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mengikuti program Sekolah Adiwiyata 2025, dengan batas akhir pengajuan usulan hingga 10 Maret 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kotim, Marjuki, menjelaskan bahwa program ini selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, serta Nomor P.53/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang penghargaan adiwiyata.

“Melalui program ini, kami ingin mendorong sekolah-sekolah di Kotim untuk lebih aktif dalam menerapkan budaya peduli lingkungan. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten 2025 akan diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,” ujar Marjuki, Selasa (18/2).

Marjuki menambahkan, bagi sekolah yang sudah menjalankan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS), dapat segera mengajukan usulan beserta kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten oleh Bupati Kotim.

“Pengajuan ini harus disertai dokumen administrasi yang lengkap. Termasuk surat dari sekolah mengenai usulan calon Sekolah Adiwiyata, yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kotim,” jelasnya.

Selain itu, sekolah juga harus melengkapi formulir penilaian pemenuhan kriteria Adiwiyata dengan skor minimal 70, serta salinan keputusan kepala sekolah mengenai pembentukan Tim Adiwiyata di sekolah. Dokumen lainnya meliputi tabel rencana program PBLHS untuk satu dan empat tahun ke depan, serta isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan program.

“Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) harus mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus ditandatangani kepala sekolah dan ketua komite. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga harus ditandatangani kepala sekolah dan guru yang bersangkutan,” tambahnya.

Selain kelengkapan dokumen, sekolah juga harus menyertakan bukti pelaksanaan program dalam bentuk foto kegiatan dan fasilitas yang tersedia, dengan keterangan jelas mengenai waktu, lokasi, dan nama kegiatan.

Marjuki juga mengatakan, dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak sekolah di Kotim yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Share:

TREND PIALA DUNIA 2022 KESEHATAN KESEHATAN MUSIK LIFESTYLE

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Tegur Direksi BUMN dalam Townhall Danantara, Prabowo Berikan Sejumlah Arahan Penting

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan telah menegur jajaran direksi BUMN dalam pertemuan tertutup pada acara Townhall Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Senin 28-Apr-2025 20:49 WIB

Tegur Direksi BUMN dalam Townhall Danantara, Prabowo Berikan Sejumlah Arahan Penting
PENDIDIKAN TEMBUS Nilai Kontrak Rp12 Miliar Lebih, Pembangunan Tahap Kedua SMPN 16 Denpasar Dimulai

Pembangunan tahap kedua ini dijadwalkan selesai pada 3 November 2025. Dimana durasi pengerjaan 210 hari kalender atau sekitar tujuh bulan.

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

TEMBUS Nilai Kontrak Rp12 Miliar Lebih, Pembangunan Tahap Kedua SMPN 16 Denpasar Dimulai
PEMERINTAHAN RUU KUHAP Disorot Akademisi Unisma: Potensi Pelanggaran HAM dan Tumpang Tindih Kewenangan

Universitas Islam Malang (Unisma) menjadi tuan rumah dalam Seminar Nasional bertema “Reformasi KUHAP: Menyongsong Era Baru Peradilan Pidana yang Progresif dan Berkeadilan” yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

Kamis 24-Apr-2025 20:39 WIB

RUU KUHAP Disorot Akademisi Unisma: Potensi Pelanggaran HAM dan Tumpang Tindih Kewenangan
PEMERINTAHAN Pertemuan Sespimmen Dipamerkan, Sahroni: Jangan-jangan Jokowi Post Power Syndrome

Pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan peserta didik Sekolah...

Senin 21-Apr-2025 20:37 WIB

Pertemuan Sespimmen Dipamerkan, Sahroni: Jangan-jangan Jokowi Post Power Syndrome
PENDIDIKAN Bosda Diharapkan Langsung Dikelola Sekolah

Dana itu diberikan dengan harapan untuk membantu para siswa melunasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Namun apa jadinya jika anggaran yang gelontorkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pen

Senin 21-Apr-2025 01:00 WIB

Bosda Diharapkan Langsung Dikelola Sekolah

Tulis Komentar

Rekomendasi