Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Daerah Bisa Babak Belur

Rabu 12-Feb-2025 21:00 WIB

81

Daerah Bisa Babak Belur

Foto : cenderawasihpos_jawapos

Brominemedia.com – Adanya pemangkasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025  dari pemerintah pusat pada pemerintahan Prabowo – Gibran dengan angkan fantastis yakni sebesar Rp 306,69 triliun dipastikan akan memberi dampak pada semua provinsi termasuk Provinsi Papua. Papua yang sejatinya membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan justru tak luput dari pemangkasan.

Dampaknya jelas, ada sebagian besar pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua, Debora Salosa, Senin (10/2).

“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.

Selain itu, jika mau masuk di e-katalog, wajib memiliki survei harga terbaru yang bisa jadi perbandingan agar harga lebih kompetitif.

“Saya harap OPD pengelola dana infrastruktur yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI) bisa memanfaatkan waktu yang ada, Februai mereka sudah menyiapkan dokumen yang lebih matang. Sehingga ketika masuk di Biro Pengadaan tidak terjadi debat kursi lagi, semuanya sudah rampung,” ujarnya.

“Lalu idealnya Inpers Nomor 5 setelah pelantikan dimungkinkan Maret dan April, tetapi saran saya sebaiknya dokumen-dokumen perencanaan sudah disiapkan sekarang sehingga kita bisa melakukan proses atau kemudian mereka melakukan proses seperti mendahului penetapan,” sambungnya.

Dengan begitu kata Debora, bisa dilakukan proses administrasinya. Namun dengan satu pernyataan bahwa tidak boleh menuntut ganti rugi bilamana dana itu tidak tersediadengan jumlah seperti nilai yang diinginkan.

“Prinsipnya semua bisa dilakukan, sekarang teman-teman OPD sebagaimana pengelola dana infrastruktur sudah punya perencanaan yang matang, sehingga kita langsung berproses,” ucapnya.


Konten Terkait

PEMERINTAHAN Setelah Prabowo, Bagus Juga Megawati Bertemu SBY dan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sangat positif untuk mengatasi masalah bangsa.

Rabu 09-Apr-2025 20:45 WIB

Setelah Prabowo, Bagus Juga Megawati Bertemu SBY dan Jokowi
KRIMINAL Kadis PU Mimika Terseret Dugaan Korupsi Pembangunan Prasarana Aero Sport

Kejaksaan Tinggi Papua menyita barang bukti uang sebesar Rp 300 juta terkait dugaan korupsi pembangunan prasana Aero Sport di SP, Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021.

Rabu 09-Apr-2025 20:40 WIB

Kadis PU Mimika Terseret Dugaan Korupsi Pembangunan Prasarana Aero Sport
PEMERINTAHAN Permudah Pengusaha, Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Izin Presiden

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintahannya untuk mempermudah regulasi para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.

Selasa 08-Apr-2025 20:21 WIB

Permudah Pengusaha, Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Izin Presiden
PERISTIWA KPK Sebut Setyo Budiyanto Mewakili Instansinya di Danantara

KPK memastikan ketuanya, Setyo Budiyanto tidak mengatasnamakan diri sendiri dalam Tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Senin 07-Apr-2025 20:36 WIB

KPK Sebut Setyo Budiyanto Mewakili Instansinya di Danantara
PEMERINTAHAN Prabowo Bicara soal Hukuman bagi Koruptor, Penjara Terpencil hingga Perampasan Aset

Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mencari hukuman yang paling membuat jera terhadap koruptor. Hal itu disampaikan dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti.

Senin 07-Apr-2025 20:31 WIB

Prabowo Bicara soal Hukuman bagi Koruptor, Penjara Terpencil hingga Perampasan Aset

Tulis Komentar