Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Daerah Bisa Babak Belur

Rabu 12-Feb-2025 21:00 WIB

202

Daerah Bisa Babak Belur

Foto : cenderawasihpos_jawapos

Brominemedia.com – Adanya pemangkasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025  dari pemerintah pusat pada pemerintahan Prabowo – Gibran dengan angkan fantastis yakni sebesar Rp 306,69 triliun dipastikan akan memberi dampak pada semua provinsi termasuk Provinsi Papua. Papua yang sejatinya membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan justru tak luput dari pemangkasan.

Dampaknya jelas, ada sebagian besar pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua, Debora Salosa, Senin (10/2).

“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.

Selain itu, jika mau masuk di e-katalog, wajib memiliki survei harga terbaru yang bisa jadi perbandingan agar harga lebih kompetitif.

“Saya harap OPD pengelola dana infrastruktur yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI) bisa memanfaatkan waktu yang ada, Februai mereka sudah menyiapkan dokumen yang lebih matang. Sehingga ketika masuk di Biro Pengadaan tidak terjadi debat kursi lagi, semuanya sudah rampung,” ujarnya.

“Lalu idealnya Inpers Nomor 5 setelah pelantikan dimungkinkan Maret dan April, tetapi saran saya sebaiknya dokumen-dokumen perencanaan sudah disiapkan sekarang sehingga kita bisa melakukan proses atau kemudian mereka melakukan proses seperti mendahului penetapan,” sambungnya.

Dengan begitu kata Debora, bisa dilakukan proses administrasinya. Namun dengan satu pernyataan bahwa tidak boleh menuntut ganti rugi bilamana dana itu tidak tersediadengan jumlah seperti nilai yang diinginkan.

“Prinsipnya semua bisa dilakukan, sekarang teman-teman OPD sebagaimana pengelola dana infrastruktur sudah punya perencanaan yang matang, sehingga kita langsung berproses,” ucapnya.


Konten Terkait

PERISTIWA Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Baleg DPR Sebut Belum Ada Pembahasan

Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya pekerjaan rumah Baleg, melainkan produk politik DPR secara kelembagaan.

Selasa 02-Sep-2025 21:11 WIB

Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Baleg DPR Sebut Belum Ada Pembahasan
PERISTIWA Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Kecewa Gibran Undang Ojol Perorangan, Curiga hanya Pencitraan

Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia menyesalkan sikap Wakil Presiden, Gibran...

Selasa 02-Sep-2025 21:00 WIB

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Kecewa Gibran Undang Ojol Perorangan, Curiga hanya Pencitraan
PERISTIWA Bangkai Pesawat Mulai Dipindahkan

Pasca kebakaran yang melalap badan pesawat, pihak bandara bersama aparat keamanan (Apkam) dan Maskapai Amole Air langsung melakukan langkah darurat berupa pemindahan bangkai pesawat ke lokasi aman agar tidak mengganggu

Kamis 28-Aug-2025 21:00 WIB

Bangkai Pesawat Mulai Dipindahkan
PERISTIWA ICW Ungkap Anggaran Jumbo yang Diterima DPR RI di 2025, Tunjangan Rumah Dinilai Misterius

ICW menilai , tanpa penjelasan resmi, publik berhak berasumsi bahwa kebijakan tunjangan perumahan DPR RI masih tetap berlaku.

Selasa 26-Aug-2025 21:01 WIB

ICW Ungkap Anggaran Jumbo yang Diterima DPR RI di 2025, Tunjangan Rumah Dinilai Misterius
PEMERINTAHAN Pemprov Papua Barat Daya Bersama Kemenko Polkam Bahas Pemerataan Akses Digital di Wilayahnya

Dengan konetivitas yang baik, kita akan mampu membuka isolasi wilayah, memperkuat pertahanan dan keamanan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkat daya saing generasi muda

Senin 25-Aug-2025 20:31 WIB

Pemprov Papua Barat Daya Bersama Kemenko Polkam Bahas Pemerataan Akses Digital di Wilayahnya

Tulis Komentar