PERISTIWA

Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB 78

Foto : cenderawasihpos_jawapos

Brominemedia.com – Akademisi Uncen, Prof. Avelinus Lefaan, meminta pemerintah supaya perlu melakukan evaluasi terhadap persoalan – persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Terutama sehubungan dengan konflik-konflik yang terjadi sebelum atau pasca pilkada. Karena hal itu, merugikan masyarakat. Hal ini disampaikannya menanggapi persoalan atau pertikaian yang terjadi di Papua Tengah, sehubungan dengan hasil pilkada beberapa waktu lalu.

Namun demikian kata dia, konflik sosial itu bagian dari dinamika. Karena ada hal-hal yang menurut masyarakat itu belum bisa diselesaikan secara baik atau juga pemerintah sendiri kurang mengevaluasi  masyarakat secara periodik.

“Misalnya konflik-konflik Pilkada, terjadi PSU,  banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu bahkan kekeliruan juga dilakukan oleh masyarakat,”kata Prof. Avelinus Lefaan, Senin (10/3).

Dikatakan, kekeliruan  yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah,  tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

“Itu yang harusnya dievaluasi, oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan apapun harus dievaluasi. Karena pembangunan ini adalah sebuah proses, proses bagaimana kegiatan pembangunan berjalan di masyarakat,”ujarnya.

Kemudian yang kedua bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan pembangunan itu apakah  sudah tepat atau tidak. Persoalan kita di Indonesia selama ini,  melakukan pembangunan tetapi evaluasi tidak berjalan. Evaluasi itu penting supaya  mengetahui, apakah sebuah kegiatan pembangunan itu sudah tepat atau tidak.

“Kata tepat  disini tidak berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah dilaksanakan, tetapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bagaimana evaluasinya,” tutup Levaan.

Konten Terkait

KRIMINAL Polda Jawa Tengah Bongkar Sindikat Pemalsuan STNK dan Jual Beli Motor Bodong

Ditreskrimum Polda Jawa Tengah membongkar sindikat pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan perdagangan motor bodong.

Senin 28-Apr-2025 20:51 WIB

PERISTIWA Tim Advokat Johansen Simanihuruk, SH,MH Kuasa Ahai Sutanto ‘Keok’ di Prapid Lawan Poldasu

Permohonan praperadilan yang diajukan Sutanto alias Ahai terhadap Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut atas penetapan status tersangkanya kandas di persidangan yang digelar oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan di ruang sidang Cakra VIII, Senin (28/04/25). Sidang dimulai pukul 15.30 WIB, dihadiri dua orang tim penasihat hukum pemohon Johansen Simanihuruk, SH.,M dan rekan serta Tim [...]

Senin 28-Apr-2025 20:50 WIB

PEMERINTAHAN Tegur Direksi BUMN dalam Townhall Danantara, Prabowo Berikan Sejumlah Arahan Penting

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan telah menegur jajaran direksi BUMN dalam pertemuan tertutup pada acara Townhall Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Senin 28-Apr-2025 20:49 WIB

TREND Trending Topic Di Google, PB HMI :Jampidsus Jangan Takut Periksa & Tetapkan Status Franc Bernhard Tumanggor

Pasalnya, desakan itu muncul usai Jaksa Agung Muda Pidana Khsusu (Jampidsus) memanggil 7 orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana suap hakim yang vonis lepas (ontslag) perkara korupsi minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,yang terindikasi adanya dugaan keterlibatan Franc Bernhard Tumanggor.

Senin 28-Apr-2025 20:47 WIB

EVENT Peringati Hari Bumi 2025, Yayasan Paseban Tanam 10 Ribu Pohon di Megamendung

Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi 2025, Yayasan Paseban bersama Aristamontana menyelenggarakan penanaman pohon ke-10.000 di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin 28-Apr-2025 20:46 WIB

Tulis Komentar