Minggu 11-Jan-2026 20:13 WIB
3
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Dusun Balla Tinggia, pukul 09.00 WITA, 11 November 2025. Matahari mulai meninggi ketika saya tiba di satu dari enam dusun di Desa Papan Loe, Kecamatan Pa’jukukang. Udara terasa berat, debu cokelat halus berterbangan lalu menghampar di atap rumah, menempel di daun tanaman, dan menyelimuti tanah.
Debu di Balla Tinggia hanyalah satu potret kecil. Lima dusun lain di Desa Papan Loe, bahkan desa tetangga yang berdekatan dengan smelter nikel Bantaeng, tak kalah berdebu. Dari sini, hanya butuh sekitar 15 menit perjalanan dengan motor menuju pusat Kabupaten Bantaeng, 78 kilometer di selatan Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan.
Saya kemudian memasuki rumah SW, 27 tahun, ibu satu anak. Rumah berukuran 7x9 meter itu berdiri hanya sekitar 200 meter dari kawasan smelter. Di dalamnya, debu halus merayap ke setiap sudut. Rak sepatu, lemari, hingga perabot lain berlapis abu, meski SW baru saja menyapu beberapa jam sebelum saya tiba.
Dua cangkir teh mengepul di atas lantai beralas terpal, ditemani sepiring biskuit. Sang pemilik rumah menyambut dengan ramah.
“Debu ini terus ada. Slag limbah masih menumpuk dekat rumah. Walaupun smelter sudah berhenti, dampaknya tetap kami rasakan,” ujarnya menyeka keringat di dahinya. Kipas angin di pojok ruangan berusaha bekerja, namun rasa panas tetap bertahan seperti enggan beranjak.
SW bercerita, debu sering membuat napasnya sesak, ditambah teriknya cuaca. Namun, di rumah sederhana itu ia tetap berteduh, tempat yang menjadi bagian dari hidupnya bersama keluarga kecil.
“Bikin sesak, bikin tidak betah kodong. Tapi maumi diapa, tidak ada juga pilihan lain,” lagi, SW menghela nafas.
Desa Papan Loe merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Kawasan Industri Bantaeng. Melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2023, Pemda menetapkan Kecamatan Pa’jukukang sebagai wilayah industri besar, membuka ruang luas bagi investasi sektor pengolahan dan pemurnian mineral.
Ketentuan ini kemudian diperinci dalam dokumen RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menetapkan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) seluas 3.154 hektare, mencakup dua kecamatan yakni Pa’jukukang dan Gantarang Keke. Secara administratif, kawasan industri ini berada di lima desa, yakni Desa Nipa-nipa, Pa’jukukang, Borong Loe, Papan Loe, dan Baruga.
Merujuk dokumen AMDAL KIBA, landasan legal operasional KIBA diperkuat dengan terbitnya Izin Lingkungan pada 4 Februari 2019. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Izin lingkungan itu diterbitkan untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Bantaeng, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 912043220246 juga tertera dalam dokumen AMDAL KIBA. Lokasi yang dimohonkan berada di Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan luas sekitar 3.055 hektare, untuk rencana kegiatan hasil industri.
Dalam Amdal KIBA juga tertulis, Perusda Bantaeng menyatakan komitmen memenuhi dua kewajiban utama. Pertama penyusunan dan pelaksanaan AMDAL serta RKL/RPL. Kedua, pemenuhan standar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai standar komposit per bagian.
Kawasan industri ini kemudian didominasi oleh Huadi Group, melalui entitas Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP). Meski luas KIBA dalam dokumen perencanaan mencapai lebih dari 3.100 hektare, lahan yang dikuasai langsung oleh Huadi Group sekitar 435 hektare.
Area seluas 435 hektare inilah yang dikembangkan sebagai Huadi Bantaeng Industry Park, lengkap dengan pabrik pengolahan nikel (smelter) dan fasilitas pendukung.
HBIP berperan sebagai pengelola kawasan, bertanggung jawab atas tata kelola internal, penyediaan fasilitas penunjang, serta menjadi mediator manajemen dan konsultasi bagi tenant yang berada di bawah lingkup Huadi Group.
Informasi dari Balang Institute, sebelumnya ada enam perusahaan smelter yang beroperasi di KIBA, seluruhnya bergerak di sektor pengolahan dan pemurnian mineral nikel, dengan produk utama Ferro Nickel dan Nickel Pig Iron bahan baku industri baterai, termasuk baterai kendaraan listrik. Perusahaan-perusahaan tersebut; PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Huadi Wuzhou Nickel Industri, PT Huadi Yatai Nickel Industri I, PT Huadi Yatai Nickel Industri II, PT Hengseng New Energy Material, dan PT Unity Nickel Alloy Indonesia
PT Huadi Nickel Alloy Indonesia menjadi salah satu smelter utama dan mulai beroperasi pada 2019 di Desa Papan Loe, Kecamatan Pa’jukukang.
Beban Ganda Perempuan di Sekitar Smelter
Sebelum ada smelter, SW mengelola lahan rumput laut milik keluarga di Bantaeng. Meski hidup sederhana tapi cukup. Dari rumput laut, SW memperoleh sekitar Rp3 juta per bulan. Suaminya bekerja mencetak batu merah dengan penghasilan kisaran Rp1 jutaan per bulan. Mereka hidup tanpa utang bank.
Namun sejak smelter mulai beroperasi pada 2019, semuanya berubah drastis. SW mengaku hasil panen rumput laut menurun, hingga akhirnya lahan dijual. Usaha batu merah milik keluarga tempat suaminya bekerja pun terhenti karena air tanah berkurang dan sumur mengering.
Suami SW sempat bekerja di smelter PT Huadi Nickel-Alloy dengan gaji Rp6-7 juta per bulan sejak 2021. Saat itu kehidupan keluarga membaik, mereka mengambil pinjaman bank dan membeli mobil baru. Namun pada pertengahan 2025, suaminya di-PHK.
Belakangan suaminya sering sakit dan tak lagi bisa mencari pekerjaan berat. Kini suaminya lebih banyak berdiam di rumah, berharap ada panggilan lagi.
Penghasilan hilang meninggalkan utang bank menumpuk hingga Rp10 juta, dengan cicilan Rp2,5 juta per bulan. Mobil yang dibeli SW akhirnya dijual untuk membayar cicilan.
“Kami kehilangan lahan rumput laut, kehilangan pekerjaan, polusi, penyakit, dan utang,” kata SW.
Dari Petani Rumput Laut ke Buruh Ikat
Apa yang dialami SW juga dialami warga Desa Papan Loe lainnya. Dua mata pencaharian utama mereka, petani rumput laut dan usaha cetak batu merah, kini nyaris lenyap.
Desa Papan Loe berada di Kecamatan Pa’jukukang. Kecamatan seluas 48,90 km⊃2; ini dikenal penghasil rumput laut, memiliki empat blok zona lahan, dengan 274 petani rumput laut.
Salah satunya L (52) dan suaminya I (53), warga Balla Tinggia, Desa Papan Loe. Ia memiliki lokasi di Dusun Panoang, Desa Baruga, dengan luas are 62, panjang bentang 30 meter, dan jumlah 960 bentang.
Lokasinya berada di blok 1. Lahan tersebut kemudian dijual ke perusahaan karena sudah tidak bisa lagi digunakan. Harapan I bisa dipekerjakan di perusahaan setelah tak lagi menggarap rumput laut tak terwujud.
L (52) mengenang janji yang pernah ia dengar dari perusahaan smelter itu. “Umur tak jadi soal, asal tenaga masih kuat.” Ucapannya mengalir pelan saat ditemui jurnalis tribun-timur.com, 14 November 2025, di halaman rumah ibunya. Di sekelilingnya, lima perempuan duduk melingkar, salah satunya sang ibu yang menua. Setengah jam lagi azan Zuhur berkumandang, tapi tangan perempuan ini tetap sibuk merajut tali rumput laut, demi membantu suami mencari nafkah.
Dulu, saat masih menanam rumput laut pada 2002, hidupnya berkecukupan. L pertama kali membeli bibit di Jeneponto bersama warga lainnya di desa itu. Dari 2002 hingga 2016, hasilnya melimpah. “Paling sedikit bisa mendapat Rp10-20 juta bersih per panen,” ujar L.
Puncaknya pada 2008, ia meraih keuntungan hingga Rp80 juta. Kini setelah tak lagi punya usaha rumput laut, suaminya akhirnya kerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga, kadang jadi sopir pete-pete, kadang sopir truk galian C. Penghasilan tak menentu kadang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari.
Dengan penghasilan suami yang tak menentu, L merasa bebannya semakin berat. Ia harus memutar otak agar uang seadanya bisa cukup untuk membeli beras, lauk, hingga membayar listrik. Kadang hanya Rp40 ribu, Rp50 ribu, atau sesekali Rp100 ribu. Tak ada sisa untuk ditabung. “Dipaksa cukup,” ujarnya lirih.
Untuk menambah penghasilan, L terpaksa jadi buruh ikat rumput laut. Upah Rp2.500 per bentang. Jika mampu mengikat 10 bentang, ia mendapat Rp25 ribu per hari. Jika hanya 5 bentang, Rp12.500, hanya cukup untuk 1 liter beras.
“Daripada tidak ada sama sekali,” ujarnya. Jari-jari L tetap fokus pada tali rumput laut itu.
Merantau ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, pernah jadi pilihan L dan suaminya. Sebidang tanah yang sempat mereka beli ditanami cokelat dan cengkeh. Hasilnya tak menentu, kadang hanya cukup untuk ongkos kapal dan jajan cucu. Saat panen gagal, jalan pulang ke Papan Loe menanti, kembali jadi buruh ikat rumput laut dan kerja serabutan.
Hidup L dan I kini tanpa tabungan. L masih ingat masa lalu, saat dapur selalu berasap tiga kali sehari, ada uang tersisa, bahkan bisa berbagi dengan tetangga. Kini, makan dua kali sehari pun sulit. Saat sakit, obat warung jadi satu-satunya harapan.
Kisah hampir sama juga dialami K (26) yang tinggal di Dusun Kayu Loe Desa Papan Loe. turut merasakan dampak besar dari kehadiran smelter, bahkan saat perusahaan itu tak lagi beroperasi.
Beban yang dipikul K juga berlipat, bukan hanya sebagai ibu dan istri, tetapi juga pencari nafkah, pengatur keuangan, dan penjaga kesehatan keluarga. Segala keputusan kecil, mulai dari uang jajan, biaya listrik, hingga obat anak bertumpu di pikirannya.
Setiap pagi, K memulai hari lebih awal. Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, ia memasak, mencuci, menyapu. Tak ada istilah me time seperti yang sering disebut orang sekarang meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ia harus bekerja demi membantu suami memenuhi kebutuhan hidup. Ibarat kata, ia berjuang demi memastikan dapur tetap mengepul.
Menjadi buruh ikat rumput laut adalah pilihan terakhir. Pekerjaan itu paling dekat dengan dirinya, mengingat dulu ia dan suaminya, S (25), punya lahan rumput laut di blok 2, Dusun Kayu Loe. Lahan warisan orang tuanya seluas 27 are, dengan panjang bentang 30 meter dan jumlah 240 bentang, dulu bisa menghasilkan Rp4-5 juta setiap 40 hari. Cukup untuk hidup, bahkan bisa ditabung.
Kini lahan itu juga dijual seharga Rp9 juta. Sebagai kompensasi, S sempat bekerja di PT Huadi Wushou Nickel Industry pada 2021, namun di-PHK pertengahan 2025. Seperti kata pepatah sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Lahan hilang, pekerjaan pun lenyap.
Suaminya sudah jadi petani rumput laut sejak kecil, usia 11 tahun, kelas 6 SD. Ia berhenti sekolah karena orang tua sakit-sakitan. Dari sana, ia menjadi petani rumput laut yang andal. Sebelum smelter hadir, ia bisa menghasilkan Rp5 juta per bulan.
K yang selalu mendampingi, mengikat, menjemur, dan merawat rumput laut hingga panen. Pekerjaan itu tak berat dan jika hasil panen kurang bagus tidak perlu khawatir karena lahan milik sendiri. Kini, setelah suami di-PHK, rutinitasnya berubah.
“Jam 8 pergi mengikat rumput laut, sampai Dzuhur pulang dulu, habis sholat Dzuhur pergi lagi,” kata K di rumahnya, 12 November 2025, ba’da isya.
Upahnya Rp25 ribu per hari. Jika dua hari penuh bekerja, ia menerima Rp50 ribu. Uang itu tidak pernah cukup, apalagi sejak anaknya semakin besar dan sering sakit.
“Kalau ada belanjaannya anak, disimpan mi. Kasih Rp5 ribu, Rp10 ribu, selebihnya untuk besok,” ujarnya.
Duduk terlalu lama saat mengikat rumput laut sering membuat perut K sakit. Namun tak ada pilihan lain, ia harus tetap bekerja agar bisa ikut menopang ekonomi keluarga.
Suaminya, S, kini bekerja serabutan. Kadang membuat perahu, kadang memancing, kadang jadi buruh bangunan.
Sebagai penggemar balap perahu, laut dulu adalah dunianya. Hidup mereka sempat lebih tenang saat S bekerja di Huadi. Gaji tetap dan BPJS Kesehatan memberi rasa aman, terutama saat anak sakit. Tapi itu hanya sesaat. Kini jaminan itu hilang.
“Kalau sakit, periksa di praktek (dokter) Rp35 ribu, kadang Rp40 ribu,” kata K. “Paracetamol Rp1.500. Beli dua biji,” tambahnya.
Suaminya sempat berpikir merantau. Namun K menolak dengan halus. “Kalau jauh, tidak dilihat mi keluarga kalau sakit,” katanya sambil melirik anaknya.
Hidup makin berat, sementara tak ada lagi sumber penghasilan tetap. Upah Rp25 ribu dipakai beli mie instan untuk lauk makan malam.
“Kalau boleh memilih, mending tetap kerja rumput laut. Risikonya kecil, saya bisa lihat suami dan pantau anak. Sekarang makin berat,” ujarnya.
Harapannya kini sederhana, bisa membeli lahan baru meski jauh, agar hidup tak terlalu berisiko dibanding suami harus mencari ikan jauh atau merantau.
“Semoga bisa beli lagi lahan kodong,” katanya lirih. (SUKMAWATI IBRAHIM/TRIBUN-TIMUR.COM)
Disclaimer Upaya Konfirmasi
Upaya konfirmasi kepada pihak PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia telah dilakukan oleh jurnalis Tribun-Timur.com. Pada 26 Desember 2025, jurnalis mengirim permintaan konfirmasi melalui formulir resmi yang tersedia di website Huadi Group, dilengkapi dengan tujuan dan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada manajemen perusahaan. Selain itu, jurnalis juga mengirimkan email ke alamat resmi perusahaan, hrd@huadinickel.com namun hingga berita ini diterbitkan, permintaan konfirmasi tidak mendapatkan respon.
Share:
Konten Terkait
RAGAM
Nestapa Perempuan Bantaeng di Lingkar Smelter
Di balik janji investasi, ada debu, utang, dan tubuh letih. Kisah perempuan Bantaeng, Sulawesi Selatan adalah wajah lain dari industri.
Minggu 11-Jan-2026 20:13 WIB
PERISTIWA
Peran Oknum Dosen DM dalam Kematian Evia Mahasiswi Unima di Tomohon Mulai Terungkap, Ada Lima Saksi
Sejauh ini sudah ada lima saksi yang memberikan keterangan kepada penyidik PPA Polda Sulut.
Minggu 11-Jan-2026 20:10 WIB
PERISTIWA
Daftar 15 Keluarga yang Rumahnya Rusak Akibat Dihantam Air Laut Pasang di Likupang Barat Minut
Kerusakan terjadi di seluruh bagian rumah warga, akibat hantaman air laut pasang Selasa (6/1/2026) pukul 19.00 Wita.
Kamis 08-Jan-2026 02:00 WIB
TREND
Rayakan Tahun Baru Berbeda, The Reiz Suites Hadirkan Live Doodle Art dan Merchandise Eksklusif
Rayakan Tahun Baru Berbeda, The Reiz Suites Hadirkan Live Doodle Art dan Merchandise Eksklusif
Jumat 02-Jan-2026 20:14 WIB
PENDIDIKAN
DPRD Pasuruan Apresiasi Rehab 279 Sekolah, Juga Minta Perhatian Pada Sekolah Swasta Dan Kualitas SDM
DPRD akan mendorong agar perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru,
Kamis 01-Jan-2026 20:21 WIB
