Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

TREND

Menteri HAM Natalius Pigai: Pengibar Bendera One Piece Bisa Kena Pasal Makar!

Minggu 03-Aug-2025 20:56 WIB

54

Menteri HAM Natalius Pigai: Pengibar Bendera One Piece Bisa Kena Pasal Makar!

Foto : suara

Brominemedia.com – Fenomena viral pengibaran bendera 'Bajak Laut Topi Jerami' dari anime One Piece jelang HUT RI mendapat respons yang sangat keras dari pemerintah. Tak tanggung-tanggung, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum, bahkan berpotensi makar.

Menurut Pigai, negara berhak penuh untuk melarang pengibaran bendera tersebut demi menjaga kehormatan simbol-simbol negara.

Pigai menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece di samping Merah Putih pada momentum kemerdekaan bukanlah sekadar kreativitas jenaka. Ia melihatnya sebagai tindakan serius yang bisa mengancam integritas nasional.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Ia menilai pengibaran bendera asing atau simbol lain di momentum sakral kenegaraan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, bahkan sebagai bentuk makar.

Dalih Jaga Stabilitas Negara

Untuk memperkuat argumennya, Pigai menyebut bahwa larangan ini sejalan dengan aturan internasional. Menurutnya, komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengakui hak sebuah negara untuk membatasi ekspresi tertentu demi menjaga keamanan nasional.

Ia merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” kata Pigai.

Meski melontarkan ancaman serius, Pigai membantah bahwa langkah ini adalah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi secara umum. Ia menyebut ini adalah kasus khusus yang menyangkut kepentingan inti negara.

"Sikap pemerintah adalah demi core of national interest atau kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” tuturnya.

Pernyataan keras dari Menteri HAM ini sontak mengubah perdebatan soal bendera One Piece dari sekadar tren budaya pop menjadi isu hukum dan keamanan nasional yang serius.

Share:

EVENT RAGAM SAINS TEKNOLOGI KULINER TREND

Konten Terkait

PERISTIWA Momen Bendera Terbalik di Mamasa, Bupati: Saya Bangga pada Mereka!

Tim Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra melakukan kesalahan fatal. Memasang Sang Merah Putih dalam posisi terbalik.

Senin 18-Aug-2025 20:49 WIB

Momen Bendera Terbalik di Mamasa, Bupati: Saya Bangga pada Mereka!
RAGAM Sujiwo Tejo Ungkap 'Obat' Fenomena Bendera One Piece: Bukan Sekadar Simbol, Ini Akar Masalahnya

Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.

Selasa 12-Aug-2025 20:42 WIB

Sujiwo Tejo Ungkap 'Obat' Fenomena Bendera One Piece: Bukan Sekadar Simbol, Ini Akar Masalahnya
EVENT Bendera One Piece Berkibar di Sidang TNI Penembak Siswa SMP, Simbol Perlawanan Gen Z?

Aksi nekat ini dilakukan oleh Bonaerges Marbun, seorang aktivis mahasiswa dari Politeknik Medan.

Jumat 08-Aug-2025 21:24 WIB

Bendera One Piece Berkibar di Sidang TNI Penembak Siswa SMP, Simbol Perlawanan Gen Z?
TREND Menteri HAM Natalius Pigai: Pengibar Bendera One Piece Bisa Kena Pasal Makar!

Menurut Pigai, negara berhak penuh untuk melarang pengibaran bendera tersebut demi menjaga kehormatan simbol-simbol negara.

Minggu 03-Aug-2025 20:56 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai: Pengibar Bendera One Piece Bisa Kena Pasal Makar!
PERISTIWA Natalius Pigai Usul Korupsi Masuk Domain Hak Asasi di Revisi UU HAM, Begini Penjelasannya

Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengusulkan agar praktik korupsi dimasukkan ke dalam domain HAM pada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang sedang...

Kamis 03-Jul-2025 20:39 WIB

Natalius Pigai Usul Korupsi Masuk Domain Hak Asasi di Revisi UU HAM, Begini Penjelasannya

Tulis Komentar

Rekomendasi