Mengenai Perpu Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR: Belum Dipelajari, Masih Reses

Foto : tempo

brominemedia.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya belum mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. Musababnya, kata dia, penerbitan Perpu dilangsungkan saat DPR masih reses, yakni pada 30 Desember 2022 lalu.

Politikus Gerindra itu mengatakan DPR baru membuka masa sidang pada 10 Januari 2023 mendatang. Selanjutnya, DPR akan mempelajari isi Perpu Cipta Kerja dan membahasnya bersama seluruh fraksi.

“Kami belum mempelajari karena baru disampaikan saat masa reses. Nah kami baru akan aktif masa sidang pada 10 Januari. DPR akan mempelajari isi Perppu dan sesuai mekanisme yang ada, Perppu akan dibahas dengan fraksi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.

Oleh sebab itu, Dasco belum bisa berkomentar ihwal kritikan terhadap prosedur penerbitan maupun substansi Perpu. Menurut dia, Perpu Ciptaker mesti dibaca secara komprehensif agar tidak multitafsir.

harus baca itu menjadi satu kesatuan, nggak boleh sepotong-sepotong supaya tidak ada multitafsir,” ujarnya.

Adapun urgensi penerbitan Perpu disebut Dasco baru bisa dikomentari saat DPR mulai membahasnya. Kendati demikian, sejauh ini dia menyebut penerbitan beleid itu sudah sesuai aturan dan kewenangan pemerintah.

“Saya pikir memang sudah sesuai aturan yang ada, memang ada yang namanya pembuatan UU, revisi UU, lalu ada Perpu. Itu diatur, sehingga nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sifat urgensinya, baru bisa berkomentar,” kata Dasco.

Senada dengan Dasco, anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani menyebut penerbitan Perpu Ciptaker tidak melanggar apapun karena sudah sesuai dengan UU. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan apakah Perpu ini akan diterima atau ditolak oleh DPR.

“Tunggu saat DPR bersidang tentang itu. Yang pasti Perpu tidak melanggar apa pun karena sudah sesuai dengan UU,” kata Irma kepada Tempo, Senin, 2 Januari 2023.

Menurut Irma, merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) , Perpu merupakan hak pemerintah mengganti UU. Dalam pelaksanaannya, dia melanjutkan, Perpu bakal disampaikan ke DPR untuk mendapatkan rekomendasi apakah akan ditetapkan atau dicabut.

“Bisa diterima, bisa juga ditolak,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil menyatakan Perpu Cipta Kerja sebenarnya sudah sah. Kendati demikian, ia menyebut legitimasi penerbitan Perppu ini patut dipertanyakan.

Oleh sebab itu, dia mengatakan DPR harus punya keberanian mengkritisi peraturan yang dikeluarkan di ujung tahun 2022 itu, termasuk menolaknya.

“DPR harus punya keberanian mengkritisi Perpu Ciptaker. Puncak sikap kritis itu adalah penolakan terhadap Perpu,” kata Nasir kepada Tempo, Senin, 2 Januari 2023.