Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Klaim Fiktif 2 RS di Brebes Harus Dibawa ke Ranah Pidana, Bukan Putus Kerja Sama

Minggu 22-Dec-2024 20:33 WIB

79

Klaim Fiktif 2 RS di Brebes Harus Dibawa ke Ranah Pidana, Bukan Putus Kerja Sama

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – KOORDINATOR Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar menilai kasus penghentian kerja sama oleh BPJS Kesehatan kepada  2 rumah sakit (RS) karena tindakan klaim fiktif sangat merugikan masyarakat.Sheingga akan lebih efektif jika dibawa ke ranah hukum bukan penghentian kerja sama.

Diberitakan sebelumnya BPJS Kesehatan cabang Tegal menghentikan kerja sama dengan 2 RS di Kabupaten Brebes. Kedua rumah sakit tersebut adalah RS Bhakti Asih Brebes, dan RS Bhakti Asih Jatibarang. Kedua RS tersebut terbukti melakukan klaim fiktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kalaupun ada dugaan fiktif maka harus mengganti dan dibuka ruang untuk pidana. Misalnya bahwa melakukan pelayanan fiktif/phantom billing," kata Timboel saat dihubungi, Minggu (22/12).

Phantom billing yakni klaim palsu padahal tidak ada pasien, tapi diklaim sebagai ada pasien maka seharusnya bisa dibawa kerana pidana.Menurutnya tidak perlu dilarikan kepada pemutusan hubungan kerja sama. Karena tidak satu RS bersepakat untuk melakukan dugaan fiktif. Pasti ada oknumnya.

Jika RS diputus kerja sama, maka yang menjadi korban semua yang ada di rumah sakit termasuk dokter, perawat, bidan, pengamanan, petugas kebersihan dan pekerja-pekerja lainnya. Hampir 95 persen rumah sakit saat ini merupakan pasien JKN.

"Jadi kalau diputus kerja sama, maka kemungkinan besar RS tersebut sepi. Tidak lagi didatangi pasien karena tidak bisa menerima penjaminan JKN. Jadi karena risikonya yang mengakibatkan seluruh pihak di rumah sakit itu menjadi korban, memang sebenarnya dihindari pemutusan hubungan kerja sama," ujar dia.

Maka sanksi harus fokus pada oknum dan otak dari tindakan klaim fiktif tersebut. Sheingga oknum yang terlibat harus mengganti kerugian yang dialami BPJS Kesehatan atas dugaan fiktif tersebut.

"Orang akan takut melakukan upaya ini atau akan membuat efek jerak gitu. Tinggal serahkan ke polisi, penyelidikan, penyidikan, bawa kepada Kejaksaan dan kembali ke meja hijau," ucapnya.

"Jangan pernah memutus kerja sama karena para pasien akan mencari kemana dia harus hemodialisis yang setiap minggu harus dilakukan. Sementara di rumah sakit lain sudah penuh. Pasien harus mencari rumah sakit yang kembali melakukan perawatan ataupun membangun diagnosa dari awal lagi," pungkasnya. 

Share:

SAINS LIFESTYLE PEMERINTAHAN HIBURAN KESEHATAN TRAVEL

Konten Terkait

OLAHRAGA Prediksi Skor dan Statistik Korea Selatan vs Kuwait di Kualifikasi Piala Dunia, Pukul 18.00 WIB

Timnas Korea Selatan akan menjamu Kuwait di kualifikasi Piala Dunia 2026, berikut prediksi skor, head to head dan statistik tim

Senin 09-Jun-2025 20:28 WIB

Prediksi Skor dan Statistik Korea Selatan vs Kuwait di Kualifikasi Piala Dunia, Pukul 18.00 WIB
PERISTIWA Emil Dardak Gagas Kerja Sama dengan Singapore Business Federation untuk Ekspansi UMKM

Emil Dardak, menerima audiensi delegasi The Singapore Business Federation (SBF) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (9/6/2025).

Senin 09-Jun-2025 20:28 WIB

Emil Dardak Gagas Kerja Sama dengan Singapore Business Federation untuk Ekspansi UMKM
PERISTIWA Tentara Rusia Luncurkan Rudal Kh-31P dan Drone untuk Memburu Sistem Rudal Patriot di Kyiv

Pasukan Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak canggih ke Kyiv, ibu kota Ukraina

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Tentara Rusia Luncurkan Rudal Kh-31P dan Drone untuk Memburu Sistem Rudal Patriot di Kyiv
PERISTIWA Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau
PERISTIWA DPRD Kalteng Dukung Evaluasi Jembatan Sei Jelai, Minta Pembangunan Dituntaskan

Jembatan Sei Jelai merupakan penghubung antara Kabupaten Sukamara (Kalteng) dan Ketapang (Kalbar).

Minggu 08-Jun-2025 20:48 WIB

DPRD Kalteng Dukung Evaluasi Jembatan Sei Jelai, Minta Pembangunan Dituntaskan

Tulis Komentar

Rekomendasi