Kemiskinan DIY Tertinggi di Jawa, Sultan: Ukurannya Tidak Adil

Foto : harianjogja

brominemedia.com-- Gubernur DIY menganggap label kemiskinan di DIY tertinggi di Pulau Jawa tidak adil. Sebab, menurut Sultan tingkat kemiskinan tidak bisa hanya dipandang berdasarkan persentase tanpa melihat jumlah penduduk suatu provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, persentase penduduk miskin di DIY 11,49% atau setara 463.630 orang pada September 2022. Angka itu naik dari periode Maret 2022 yang sebesar 11,34% dan menjadi yang tertinggi di Jawa.

Persentase angka kemiskinan di DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun jumlah penduduk di dua provinsi itu jauh lebih tinggi.

“DIY kemiskinan 11 persen tapi jumlah penduduk 3,7 juta sehingga jumlah warga miskin sekitar 400.000. Tetapi kalau Jawa Tengah kemiskinan 9 persen, memang lebih rendah tapi kalau dikalikan jumlah penduduk 36 juta, hasilnya kan berbeda,” kata dia Sultan di Kompleks Kepatihan, Jogja, Rabu (25/1/2023).

Selain itu, Sultan kurang sependapat dengan pendataan warga miskin yang hanya menggunakan ukuran rata-rata konsumsi per kapita tanpa menghitung aset yang dimiliki. Apabila indikator kemiskinan hanya tingkat konsumsi, warga dengan kategori miskin di DIY tidak akan pernah habis.

Sebab, menurut Sultan, ada sebagian warganya yang memilih menekan konsumsi dan lebih mementingkan perawatan sapi sebagai hewan ternaknya.

“Itu terjadi betul pada waktu kami tanya. Berarti apa? Dia lebih menghemat, tidak menghitung konsumsi berdasarkan kalori,” ujar Sultan.

Sultan HB X mengatakan dana keistimewaan atau danais akan dikucurkan untuk menyewa tanah desa. Tiap desa akan dikucuri Rp1 miliar untuk mengurangi angka kemiskinan yang cukup tinggi di DIY.

Warga dapat memanfaatkan tanah kas desa untuk usaha sesuai keinginan mereka. “Kalau enggak punya uang, danais bisa dipakai untuk menyewa,” katanya.

“Dengan begitu, dia [warga miskin] bisa punya pendapatan yang tepat setiap bulan, entah pilihannya bertani atau berternak lele. Tanah desa bisa disewa dengan danais. Akan kami bagikan Rp1 miliar per desa.”

Sultan HB X telah melakukan dialog dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai potensi kerja sama melalui program kuliah kerja nyata (KKN). Mahasiswa KKN bisa mendampingi warga miskin dalam mengelola tanah kas desa tersebut.

Gubernur DIY juga melontarkan ide pemberian bantuan sosial (bansos) seumur hidup kepada lansia yang sudah tidak produktif. Warga yang berusia lebih dari 60 tahun akan mendapatkan bansos seumur hidup.

“Sekarang kalau menurut saya, mereka yang kira-kira umurnya 60 tahun lebih, pendidikannya SD, tidak punya fasilitas apa pun, tidak bisa bekerja, dibantu saja sampai meninggal [seumur hidup]. Diberi bantuan sosial,” ujar dia.

Menurut Sri Sultan HB X, usia menjadi salah satu indikator pemberat pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, bantuan bagi warga dengan usia lebih dari 60 tahun perlu diberikan. Sultan berencana mewujudkan gagasan itu melalui uji coba di dua kabupaten.

“Kami uji coba di Gunungkidul dan Kulonprogo dulu,” katanya.

Kedua kabupaten tersebut memiliki jumlah warga miskin yang banyak dibandingkan dengan daerah lainnya di DIY seperti Kota Jogja, Sleman, dan Bantul.

Gubernur memberikan gambaran apabila persentase warga miskin berusia 60 tahun ke atas di DIY mencapai 3 sampai 4 persen, bansos seumur hidup sudah bisa menurunkan tingkat kemiskinan DIY yang berada di kisaran 11 persen.

“Kemiskinan bisa turun menjadi 9 atau 8 persen,” kata dia.

Sultan HB X telah berdialog dengan jajaran Pemda DIY serta pimpinan DPRD DIY.

“Itu saya dialogkan bersama eksekutif dan pimpinan DPRD, mau enggak DRD membantu, setuju enggak DPRD dengan sosial seperti itu,” katanya.