Rabu 22-Oct-2025 20:23 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong agar santri tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia di tengah perubahan zaman. Hal itu disampaikan Mirza dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/10).
Apel yang berlangsung khidmat itu diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di Lampung. Saat membacakan sambutan Menteri Agama RI, Mirza menuturkan, dunia digital harus menjadi ladang dakwah baru bagi santri Indonesia.
"Menghadapi jihad baru, santri masa kini tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital harus menjadi ladang dakwah baru bagi santri Indonesia," ujar Mirza.
Ia menekankan pentingnya peran santri sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus penggerak kemajuan peradaban. "Kepada seluruh santri, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tapi peluklah inovasi zaman," kata dia.
Mirza menjelaskan, peringatan Hari Santri Nasional 2025 mengusung tema "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia", yang mencerminkan tekad santri untuk menjadi pelaku sejarah baru, bukan hanya penonton dalam perubahan zaman. "Tema ini mencerminkan tekad santri untuk tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman, tetapi menjadi pelaku sejarah baru," ucap dia.
Mirza juga mengingatkan kembali bahwa penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri berakar dari resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari pada 1945, yang menjadi tonggak perlawanan terhadap penjajahan. "Resolusi jihad membakar semangat perjuangan hingga pecah peristiwa heroik 10 November yang kini kita kenal sebagai Hari Pahlawan," tambahnya.
Peringatan Hari Santri tahun ini menjadi istimewa karena menandai 10 tahun penetapan Hari Santri oleh pemerintah pada 2015. Saat menjadi pembina apel, gubernur juga menyampaikan rasa duka mendalam Menteri Agama atas wafatnya 67 santri dalam musibah ambruknya musala di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 100 orang pengurus pondok pesantren, dilanjutkan dengan penyerahan santunan manfaat jaminan kematian.
Ditjen Pesantren
Dalam momentum Hari Santri Nasional, Kementerian Agama bakal segera memiliki direktorat jenderal baru yang mengurusi santri. Lembaga bernama Ditjen Pesantren itu menggantikan posisi Direktorat Jenderal Haji dan Umrah yang kini telah beralih ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.
Kemenag telah menyelesaikan sejumlah persyaratan yang diminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini. Bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kabar terbaru mengenai pembentukan Ditjen Pesantren.
Nasaruddin mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Ditjen Pesantren dapat diresmikan bertepatan dengan Hari Santri, Rabu (22/10). Sebab, persyaratan pembentukan Ditjen Pesantren sudah diserahkan Menpan-RB kepada kepala negara.
"Alhamdulillah sudah dikirim Menpan ke Presiden, sekarang ini di Presiden, mudah-mudahan dalam waktu singkat, hadiah Bapak Presiden dalam rangka hari ulang tahun, hari Santri besok ini," ucap Nasaruddin di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Nasaruddin mengatakan, pihaknya telah berulang kali berusaha melengkapi persyaratan yang diminta Menpan-RB dan kini hanya tinggal selangkah lagi. Jika akan diresmikan besok, Ditjen Pesantren akan menjadi kabar baik karena selama ini pesantren tidak memiliki ditjen.ucapnya.
Menag menyebut, hadirnya Ditjen Pesantren ini juga akan menggantikan keberadaan Ditjen Haji dan Umrah yang kini statusnya telah dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. "Sekarang ini pesantren akan diangkat menjadi sebuah direktorat jenderal, dan ini mungkin nanti akan mengganti Ditjen Haji, yang sudah pindah ke tempat yang lain," ucapnya.
Pembentukan Ditjen Pesantren ini sebenarnya telah lama diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), salah satunya adalah dorongan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko. Kehadiran Ditjen Pesantren dinilainya dapat memperkuat kewenangan dan kapasitas kelembagaan dalam membina lebih dari 42.000 ponpes.
"Di Indonesia ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42.000 pondok pesantren aktif. Jika menjadi ditjen, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren," ujar Singgih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10).
Ia menilai, kehadiran Ditjen Pesantren tidak akan membebani Kemenag karena kementerian yang dipimpin Nasaruddin Umar itu kini tidak lagi menjadi penyelenggara haji dan umrah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga sudah memberikan dasar hukum bagi negara untuk mendukung pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren.
Konten Terkait
