Sri Mulyani Rangkap 30 Jabatan, Natalius Pigai Angkat Bicara

Foto : fajar

brominemedia.com - Mantan komisioner Komnas Ham Natalius Pigai angkat bicara setelah mendengar kabar bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merangkap 30 jabatan sekaligus.

Dia menilai, 30 jabatan yang dirangkap Sri Mulyani bukan pro bono, melainkan ada konsekuensi upah di dalamnya.

Pernyataan keras Natalius tersebut merespon Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo yang menyebut, bahwa sekalipun merangkap jabatan, Sri Mulyani tetap mendapatkan satu kali gaji saja sebagai Menteri Keuangan.

“Saya ini eks Peneliti PNS, Kasubag Statistik Kemnaker RI dan Penyelidik Komnas HAM. Kau jangan bodohi se-RI,” kata Natalius, Selasa (14/3/2023).

Aktivis HAM asal Papua itu menyampaikan, bahwa di dalam regulasi memang ditetapkan bahwa gaji seorang pejabat negara ada satu sesuai dengan instansi utamanya.

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Hanya saja personal honor kata Natalius berbeda, seorang pejabat negara yang mendapatkan jabatan di tempat lain tetap diberikan sebagai bagian dari upah jabatan.

“Aturannya betul gaji satu, tapi honor itu wajib sebagai upah jabatan,” ujarnya.

Jika 30 jabatan itu aktif dibebankan kepada Sri Mulyani, maka mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu efektif menerima uang Rp 1 miliar per bulan.

“30 jabatan kalau 1 jabatan diberi honorarium rata-rata Rp 30 juta, maka SMI (Sri Mulyani Indrawati) terima Rp 1 M/bulan dan Rp 12 M/tahun atau Rp 60 miliar/5 tahun,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, bahwa rangkap jabatan yang dilakoni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak melanggar undang-undang.

Sebab, terang Yustinus, Menteri Keuangan mempunyai tugas yang harus diemban untuk mengisi jabatan lain, seperti Ketua Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN, hingga anggota SKK Migas, dan sebagainya.

“Itu adalah amanah UU, ex officio menkeu sebagai bendahara negara. Jadi perintah UU karena jabatannya. jadi mau menterinya siapa saja, itu semua ex officio akan menjabat di sana (lembaga lain) karena secara tugas dan fungsi ini melekat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (10/3/2023).

 “Harus ada Menkeu karena terkait dengan status sebagai bendahara negara tadi. Tentu yang bekerja ini ada tim, ada portofolionya, ” imbuhnya.

Namun, ia memastikan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan Sri Mulyani bukan untuk menambah pundi-pundi. Sebab, tak semua mendapatkan gaji dan tunjangan.

“Yang lebih penting lagi ini bukan jabatan yang mendapatkan gaji, tunjangan atau honorarium, tapi sebenarnya itu semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi menkeu sebagai bendahara negara,” jelasnya.