Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Sri Mulyani Di-reshuffle, Dharma Pongrekun Sempat Singgung Sistem Dajjal

Senin 08-Sep-2025 20:53 WIB

53

Sri Mulyani Di-reshuffle, Dharma Pongrekun Sempat Singgung Sistem Dajjal

Foto : suara

Brominemedia.com – Dharma Pongrekun membicarakan jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau biasa disingkat Menkeu saat berbincang dengan Arie Untung.

Dalam podcast yang tayang di YouTube CERITA UNTUNGS pada Sabtu, 6 September 2025, Dharma Pongrekun mempertanyakan Sri Mulyani yang terus menjabat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden SBY dua periode, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dua periode dan di periode pertama Presiden Prabowo Subianto.

"Dulu (Sri Mulyani) sudah kabur, diselamatkan World Bank. Eh dipanggil lagi sama Presiden ke-7," ujar Dharma Pongrekun.

Pada Senin, 8 September 2025, dua hari setelah bincang-bicang tersebut tayang, jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Seperti yang dikatakan Dharma Pongrekun, Sri Mulyani pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank pada 2010 dan kembali menjadi Menteri Keuangan pada 2016.

Menurut Dharma Pongrekun, jabatan Menteri Keuangan tak harus dipegang oleh sosok yang pintar.

"Kalau cuma majakin orang mah gampang, nggak usah sekolah. Nggak usah jadi menteri," tutur Dharma Pongrekun.

Yang terpenting menurut Dharma Pongrekun ialah Menteri Keuangan mampu mengelola keuangan negara dengan baik.

Dalam hal ini, Dharma Pongrekun menyinggung pajak yang seharusnya tidak ditarik dari rakyat kecil. Sebaliknya, mereka seharusnya menjadi penerima.

"Pajak bagian dari sistem tapi filosofinya adalah keadilan, transparansi, terjangkau, dan untuk memberdayakan rakyat," jelas Dharma Pongreku.

"Ibarat ini adalah zakat, dari orang kaya ke orang miskin. Kalau kembali ke masyarakat, nggak ada masalah," sambungnya.

Sayangnya keadilan dan transparansi pajak agaknya belum diberlakukan pemegang amanat di Indonesia.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Seskab Teddy Ungkap Total Dana BLT Capai Rp 30 T, Hasil Efisiensi Anggaran

BLTS akan disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 Data Tunggial Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Minggu 19-Oct-2025 20:53 WIB

Seskab Teddy Ungkap Total Dana BLT Capai Rp 30 T, Hasil Efisiensi Anggaran
PEMERINTAHAN Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pidato presiden yang berdurasi sekitar 20 menit itu secara tegas menyatakan posisi Indonesia yang membela Palestina, sekaligus mengutuk genosida Israel di Gaza. Gaya pidato dan aksentuasi pengucapan diksi serta gestur, m

Kamis 16-Oct-2025 22:00 WIB

Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
PERISTIWA Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo

Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa pengesahan Perpres ini akan menjadi bentuk apresiasi dan komitmen nyata dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja transportasi online.

Rabu 08-Oct-2025 20:34 WIB

Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo
PEMERINTAHAN IKAPPI Jakarta: MBG Program Mulia Prabowo, Kasus Keracunan Jadi Momentum Perbaikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap dianggap arah tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. Meski belakangan ini terjadi insiden keracunan makanan.

Selasa 07-Oct-2025 21:09 WIB

IKAPPI Jakarta: MBG Program Mulia Prabowo, Kasus Keracunan Jadi Momentum Perbaikan
PERISTIWA Masyarakat Tuntut Presiden Prabowo dan KPK Evaluasi Tender Bermasalah di Kemenhaj

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Selasa 30-Sep-2025 20:46 WIB

Masyarakat Tuntut Presiden Prabowo dan KPK Evaluasi Tender Bermasalah di Kemenhaj

Tulis Komentar