PSI Anggap Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup Khianati Demokrasi

Foto : tempo

 brominemedia.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum 2024, karena menganggap mengkhianati demokrasi Indonesia. PSI juga akan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam uji materi yang sekarang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Menurut juru bicara DPP PSI Ariyo Bimmo, ada beberapa alasan PSI tegas menolak penghapusan sistem proporsional terbuka. Pertama, sistem proporsional terbuka adalah kemajuan esensial dalam demokrasi Tanah Air. Sedangkan, kerugian konstitusional yang dikeluhkan justru lebih besar apabila diterapkan sistem proporsional tertutup.

“Kedua, sebagai seorang calon legislatif, tentunya akan merasa hak konstitusionalnya dilaksanakan secara penuh ketika bisa mengkampanyekan dirinya sebagai individual wakil rakyat,” kata Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Desember 2022.

Ketiga, para pemilih akan lebih puas ketika dirinya mencoblos orang yang memang diinginkannya untuk menjadi wakil rakyat. PSI menilai kompetisi antarcaleg itu bagus untuk memperkuat sistem merit dalam perekrutan anggota legislatif.

“Siapa yang punya rekam jejak, pemikiran dan kerja yang bagus, akan dipilih rakyat,” ujar Ariyo Bimmo.

Keempat, PSI meyakini sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang dan tidak memiliki kelemahan konstitusional. “Kami yakin Mahkamah Konstitusi dapat konsisten mempertahankan keyakinan yang sama ketika memutus sistem proporsional terbuka sebelumnya,” tuturnya.

Kemudian kelima, sistem proporsional tertutup meredam perkembangan politikus muda sehingga urut kacang dan nomor sepatu kembali berlaku. Caleg nomor urut 5 ke bawah hampir mustahil mendapatkan kursi sehingga akan berkampanye seadanya. Alasan ketujuh, PSI menilai sistem proporsional tertutup hanya menguntungkan elit partai. Ariyo mengatakan kompetisi kader partai bukan lagi memenangkan pikiran dan hati rakyat, tapi mendekati dan merayu elit partai, termasuk dengan membayar untuk memperebutkan “nomor cantik” atau nomor urut 1.

“Terakhir, sistem proporsional tertutup sangat berpotensi mengkhianati demokrasi kerakyatan. Karenanya, PSI menolak sistem proporsional tertutup,” kata Ariyo Bimmo.

Ariyo Bimmo mengatakan PSI sedang mempertimbangkan mengambil langkah hukum sekiranya uji materi yang sekarang berlangsung di MK mengarah pada dihapuskannya sistem proporsional terbuka. “PSI akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan uji materi tersebut,” ujar Ariyo Bimmo.