Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Bupati Humbahas Dilaporkan ke Bawaslu karena Dugaan Pelanggaran Pilkada

Minggu 29-Dec-2024 20:24 WIB

160

Bupati Humbahas Dilaporkan ke Bawaslu karena Dugaan Pelanggaran Pilkada

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu dengan terlapor Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Humbahas Henri Wesly Pasaribu saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/12/2024) malam.

Dia menjelaskan, dugaan tindak pelanggaran pilkada dilaporkan oleh Hotman Hutasoit, warga Sibungabunga, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas. Pelapor adalah seorang pensiunan ASN di Humbahas.

Isi laporannya, kata Henri, berupa rekaman suara mirip Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dengan salah seorang oknum camat di Humbahas berinisial PS.

Dalam rekaman itu ada terdengar bupati menekan dan mengintimidasi oknum camat agar mengarahkan kepala desa untuk menyuruh warga agar memilih salah satu pasangan calon (paslon) bupat dan wakil Bupati Humbahas dengan jargon "Bersih" di Pilkada Humbahas.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Gakumdu dari Bawaslu Humbahas telah melayangkan surat panggilan klarifikasi kepada Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor untuk dimintai keterangan sekaitan laporan tersebut.

Namun pada saat itu, Dosmar tidak bersedia hadir di Kantor Bawaslu dengan alasan hendak berangkat ke Jakarta, sehingga tim dari Bawaslu mengambil inisiatif mendatangi bupati di ruang kerjanya untuk dimintai keterangannya sebagai terlapor.

Saat di BAK (Berita Acara Klarifikasi), kata dia, Dosmar membantah kalau itu rekaman suaranya.

"Walaupun dia (Dosmar-red) tidak mengakui itu adalah suaranya, nanti di penyidik lah yang membuktikannya melalui uji audio forensik. Betul tidak kesamaan suaranya itu," sambung Henri.

Ia tambahkan, saat ini kasus itu sedang ditangani oleh penyidik dari Satreskrim Polres Humbahas.

"Penyidik Polres Humbahas nanti akan kembali memeriksa Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor," terangnya.

Selain itu penyidik juga akan memintai keterangan dari saksi ahli pidana dan saksi ahli bahasa serta akan melakukan uji audio forensik rekaman suara yang mirip dengan suara Dosmar Banjarnahor ke Labfor Polda Sumut.

"Kalau memang semua bukti-bukti terpenuhi, ya mau tidak mau yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau memang tidak terpenuhi, berarti tidak tersangka. Hanya yang dua itu pilihannya," ucapnya.

Dia menegaskan, dalam pelaksanaan Pemilu, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) atau pasal 188 jo pasal 77 ayat (3) UU nomor 10 tahun 2016 tentang perobahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pemgganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU.

"Yang kita proses itu, dugaan tindak pidana Pemilu yang diduga mengarahkan dan mengajak serta keberpihakan mendukung salah satu Paslon," terangnya..

Beberapa hari lalu, sejumlah rekaman suara yang diduga mirip dengan suara Bupati Humbahas dengan beberapa oknum camat beredar luas di media sosial facebook.

Sedikitnya ada 3 buah rekaman suara yang sudah viral. Isi dari rekaman itu pada intinya mengingatkan dan mengarahkan oknum camat mendukung salah satu paslon bupati dan waki Bupati Humbahas.

Setelah isi rekaman itu viral, Dosmar langsung mengunggah status di akun facebooknya bernama Dosmar Banjarnahor II. Isi postingannya membantah kalau itu adalah rekaman suaranya.

"Selamat pagi teman-teman sekalian, rekaman dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan, itu bukan pembicaraan dari saya, jadi oknum tim tertentu yang merekayasa seolah-olah saya berbicara seperti itu agar berhenti melakukan playing victim, karena semua permainan kotor akan ketahuan siapa pelaku dan siapa pemainnya," tulis Dosmar dalam akun facebooknya.

Hingga saat ini, Tribun Medan masih mengupayakan keterangan dari Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor soal dugaan pelanggaran pilkada tersebut.

Share:

TEKNOLOGI PENDIDIKAN KOLOM TRAVEL RAGAM TREND

Konten Terkait

EVENT Lewat Diskusi Publik KPU RI Bahas Penerapan Pemilu Elektronik di Pilkada Mendatang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengundang sejumlah praktisi, akademisi, anggota partai politik hingga unsur masyarakat terkait untuk membahas wacana pemilu elektronik melalui forum diskusi publik.

Senin 25-Aug-2025 20:30 WIB

Lewat Diskusi Publik KPU RI Bahas Penerapan Pemilu Elektronik di Pilkada Mendatang
TREND Analisa Pengamat Faktor Menang Shalahuddin-Felix vs Jimmy-Inriaty pada Pilkada Ulang Barito Utara

Jika hanya melihat calon Bupati Barito Utara saja, maka secara kasat mata yang terlihat adalah pertarungan politisi melawan birokrat.

Minggu 01-Jun-2025 20:37 WIB

Analisa Pengamat Faktor Menang Shalahuddin-Felix vs Jimmy-Inriaty pada Pilkada Ulang Barito Utara
PEMERINTAHAN Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi

“Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata,” WS Rendra.

Selasa 08-Apr-2025 20:29 WIB

Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi
PERISTIWA Ini Profesi Tiga Tersangka Dugaan Politik Uang Jelang PSU di Batara

Polres Barito Utara telah menetapkan tiga tersangka pada kasus OTT dugaan politik uang menjelang pemungutan suara ulang di Pilkada Batara beberapa waktu lalu.

Minggu 23-Mar-2025 20:40 WIB

Ini Profesi Tiga Tersangka Dugaan Politik Uang Jelang PSU di Batara
PERISTIWA Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB

Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Tulis Komentar

Rekomendasi