Minggu 05-Jan-2025 20:46 WIB
104

Foto : tribunnews

Keputusan MK untuk menghapus akal-akalan penguasa mempertahankan kekuasaan dengan membuat syarat ambang batas pencalonan presiden ini juga bukan jalan instan.
Tercatat, Presidential Threshold yang termuat di dalam pasal 222 UU No 7/2017 sudah didugat sebanyak 36 kali.
Dari total upaya ini, 27 permohonan tidak dapat diterima, 6 permohonan ditolak, 2 permohonan ditarik kembali oleh pemohon, dan satu permohonan yang dilayangkan oleh 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga DIY dikabulkan yang kemudian disambut suka cita oleh pegiat demokrasi.
Berubah Sikap
Tidak hanya UU No 7/2017, Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang Presidential Threshold juga berulang kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, sebelumnya MK selalu konsisten dan menilai bahwa penentuan Presidential Threshold adalah kewenangan dari pembuat Undang-undang atau biasa disebut sebagai open legal policy.
Sebelum keputusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK berpendapat bahwa polemik tentang Presidential Threshold posisinya sama dengan aturan tentang batas minimal syarat calon presiden dan wakil presiden.
Artinya, meskipun kita sempat berdebat ketika MK memuluskan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo dengan mengubah syarat usia minimal calon wakil presiden, namun setidaknya keputusan MK untuk Gibran ini juga menjadi yurisprudensi, bahwa MK bisa mengubah sesuatu yang sebelumnya dikatakan sebagai open legal policy.
Pertimbangan tersebut tentu tak lepas dari fokusnya pemohon yang berasal dari UIN Suka yang secara konsisten menggunakan pendekatan bahwa penerapan Presidential Threshold dinilai telah melebihi kewenangan dan bertentangan dengan moralitras rasionalitas, dan mengandung ketidakadilan.
Munculnya koalisi gemuk di peta politik nasional dan juga munculnya banyak calon tunggal di sejumlah Pilkada juga menjadi penguat bagi MK untuk mengubah pendiriannya terkait hal ini.
Secara konstitusional, jika sebelumnya MK berpendapat bahwa penerapan Presidential Threshold adalah konstitusional, maka melihat perkembangan politik terbaru, MK berpendapat bahwa Presidential Threshold tidak konstitusional, sehingga harus dihapuskan.
Dalam perspektif hukum dan demokrasi, perubahan sikap di MK ini tak bisa dianggap inkonsisten.
MK telah menjalankan perannya menjaga konstitusi sesuai dengan tuntutan dan tantangan perubahan zaman.
Kita patut bercermin pada Amerika Serikat, di mana politik ras juga dianggap konstitusional sebelum mereka melakukan amandemen konstitusi ke-15 yang disahkan pada 30 Maret 1870 melalui perdebatan panjang.
Konten Terkait
Ahok tak hanya mengumbar optimismenya, tapi juga menyoroti akar masalah mengapa praktik bersih sulit diwujudkan di Indonesia, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh penguasa baru.
Jumat 27-Jun-2025 20:37 WIB
Menurut Kemenhub, Pelita Air dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di Indonesia pada 2024 dengan tingkat ketepatan jadwal 94,3%.
Jumat 20-Jun-2025 20:57 WIB
KP2MI resmi menghadirkan pusat layanan tenaga kerja migran dengan diberinama Move Id di Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kamis 19-Jun-2025 21:00 WIB
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...
Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB
KVB Indonesia terus melangkah maju dalam misi mendukung perkembangan para trader Indonesia melalui kemudahan dan teknologi yang andal. Hal itu ditandai dengan peluncuran aplikasi KVB dan sudah tersedia di App Store dan Google Play Store."Peluncuran ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman trading terbaik dan menjadikan Make Trading Simple KVB sebagai bagian dari setiap perjalanan trading para trader Indonesia," kata Direktur KVB Indonesia, Hesti Savitri, ...
Rabu 18-Jun-2025 20:39 WIB