Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Inkonsistensi MK adalah Sikap Konsisten Merawat Demokrasi

Minggu 05-Jan-2025 20:46 WIB

104

Inkonsistensi MK adalah Sikap Konsisten Merawat Demokrasi

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – PRAKTIK 'oligarki' yang ditandai dengan munculnya banyak calon tunggal di dalam PIlkada 2024 salah satu pertimbangan penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus Presidential Threshold.

Tak terkecuali, munculnya koalisi gemuk di peta politik nasional yang juga bisa dimaknai sebagai upaya pragmatis penguasa mempertahankan kekuasaan adalah indikator munculnya praktik oligarki yang juga menjadi landasan MK memutus perkara nomor Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Kamis 2 Januari 2025.

Untuk menjadi pengingat, Presidential Threshold adalah syarat minimal partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden ini sebenarnya sudah berlaku sejak Pilpres 2009 dengan angka yang berbeda.

Presidential Threshold pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004 atau Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung pertama.

Saat itu, besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Saat itu Threshold ditetapkan sebesar 15 persen jumlah kursi di parlemen atau 20 persen jumlah suara sah.

Aturan ini dialami saat pertama kali Pilpres dipilih lanngsung pertama kali dengan empat pasangan, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.

Angka Threshold kemudian dikoreksi di Pilpres 2009 melalui UU No 42/2008, di mana angkanya menjadi 25 persen jumlah kursi di DPR atau 20 persen suara sah. 

Untuk Pilpres 2014, angka ini tetap menjadi patokan lantaran pelaksanaan Pilpres 2014 masih menggunakan UU No 42/2008.

Untuk Pilpres 2019, UU Pemilu menggunakan UU yang baru, yaitu UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang ini berbeda dengan sebelumnya lantaran Pilpres dan Pileg diselenggarakan secara bersamaan. 

Presidential Threshold masih digunakan di Pilpres 2019 dan 2024, dan itu termuat di dalam pasal 222 yang memuat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden setidaknya didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah.

Keputusan MK untuk menghapus akal-akalan penguasa mempertahankan kekuasaan dengan membuat syarat ambang batas pencalonan presiden ini juga bukan jalan instan.

Tercatat, Presidential Threshold yang termuat di dalam pasal 222 UU No 7/2017 sudah didugat sebanyak 36 kali. 

Dari total upaya ini, 27 permohonan tidak dapat diterima, 6 permohonan ditolak, 2 permohonan ditarik kembali oleh pemohon, dan satu permohonan yang dilayangkan oleh 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga DIY dikabulkan yang kemudian disambut suka cita oleh pegiat demokrasi.


Berubah Sikap 

Tidak hanya UU No 7/2017, Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang Presidential Threshold juga berulang kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, sebelumnya MK selalu konsisten dan menilai bahwa penentuan Presidential Threshold adalah kewenangan dari pembuat Undang-undang atau biasa disebut sebagai open legal policy.

Sebelum keputusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK berpendapat bahwa polemik tentang Presidential Threshold posisinya sama dengan aturan tentang batas minimal syarat calon presiden dan wakil presiden. 

Artinya, meskipun kita sempat berdebat ketika MK memuluskan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo dengan mengubah syarat usia minimal calon wakil presiden, namun setidaknya keputusan MK untuk Gibran ini juga menjadi yurisprudensi, bahwa MK bisa mengubah sesuatu yang sebelumnya dikatakan sebagai open legal policy. 

Pertimbangan tersebut tentu tak lepas dari fokusnya pemohon yang berasal dari UIN Suka yang secara konsisten menggunakan pendekatan bahwa penerapan Presidential Threshold dinilai telah melebihi kewenangan dan bertentangan dengan moralitras rasionalitas, dan mengandung ketidakadilan.

Munculnya koalisi gemuk di peta politik nasional dan juga munculnya banyak calon tunggal di sejumlah Pilkada juga menjadi penguat bagi MK untuk mengubah pendiriannya terkait hal ini. 

Secara konstitusional, jika sebelumnya MK berpendapat bahwa penerapan Presidential Threshold adalah konstitusional, maka melihat perkembangan politik terbaru, MK berpendapat bahwa Presidential Threshold tidak konstitusional, sehingga harus dihapuskan. 

Dalam perspektif hukum dan demokrasi, perubahan sikap di MK ini tak bisa dianggap inkonsisten.

MK telah menjalankan perannya menjaga konstitusi sesuai dengan tuntutan dan tantangan perubahan zaman. 

Kita patut bercermin pada Amerika Serikat, di mana politik ras juga dianggap konstitusional sebelum mereka melakukan amandemen konstitusi ke-15 yang disahkan pada 30 Maret 1870 melalui perdebatan panjang. 

Konten Terkait

PERISTIWA Ahok Bongkar Akar Korupsi di Indonesia: Presiden Punya Kekuatan, Tapi...?

Ahok tak hanya mengumbar optimismenya, tapi juga menyoroti akar masalah mengapa praktik bersih sulit diwujudkan di Indonesia, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh penguasa baru.

Jumat 27-Jun-2025 20:37 WIB

Ahok Bongkar Akar Korupsi di Indonesia: Presiden Punya Kekuatan, Tapi...?
TRAVEL Pelita Air Melesat: Raih Laba dan Kinerja Positif Sepanjang 2024

Menurut Kemenhub, Pelita Air dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di Indonesia pada 2024 dengan tingkat ketepatan jadwal 94,3%.

Jumat 20-Jun-2025 20:57 WIB

Pelita Air Melesat: Raih Laba dan Kinerja Positif Sepanjang 2024
PEMERINTAHAN Mengenal Move Id, Pusat Layanan dan Konsultasi Pekerja Migran Indonesia di Jabar dan NTB

KP2MI resmi menghadirkan pusat layanan tenaga kerja migran dengan diberinama Move Id di Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kamis 19-Jun-2025 21:00 WIB

Mengenal Move Id, Pusat Layanan dan Konsultasi Pekerja Migran Indonesia di Jabar dan NTB
PERISTIWA Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...

Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB

Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal
TEKNOLOGI Aplikasi KVB Kini Resmi Tersedia di App Store dan Google Play

KVB Indonesia terus melangkah maju dalam misi mendukung perkembangan para trader Indonesia melalui kemudahan dan teknologi yang andal. Hal itu ditandai dengan peluncuran aplikasi KVB dan sudah tersedia di App Store dan Google Play Store."Peluncuran ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman trading terbaik dan menjadikan Make Trading Simple KVB sebagai bagian dari setiap perjalanan trading para trader Indonesia," kata Direktur KVB Indonesia, Hesti Savitri, ...

Rabu 18-Jun-2025 20:39 WIB

Aplikasi KVB Kini Resmi Tersedia di App Store dan Google Play

Tulis Komentar