Ahok Bongkar Akar Korupsi di Indonesia: Presiden Punya Kekuatan, Tapi...?

Foto : suara

"Di Indonesia banyak rohaniawan yang berani menyuarakan kebenaran," akunya.

Pertanyaannya, mengapa suara itu belum cukup mengubah sistem? Ahok percaya pada peran teknologi: "Dengan adanya media sosial dan AI, transparansi akan lebih mudah tercapai dan aparat tidak bisa lagi dengan mudah menekan pihak yang benar".

Teknologi bisa menjadi alat perlawanan jika dimanfaatkan.

Kisah Ahok di Pilgub Bangka Belitung 2007 juga menjadi tamparan. "Banyak nelayan rela menjadi saksi kecurangan meskipun berisiko, karena mereka mendambakan masa depan yang lebih baik," kisahnya.

Ini menunjukkan bahwa rakyat kecil sebetulnya mendambakan perubahan, tetapi seringkali terjebak dalam sistem yang korup.

Mencegah Korupsi: Bukan Hanya Niat, tapi Sistem dan Sanksi Tegas

Ahok juga memberikan saran keras bagi pengusaha dan pemerintah agar kemitraan bersih bisa terwujud.

Ia melihat banyak PNS yang ingin bekerja dengan baik dan mendapatkan rezeki halal, tapi seringkali tidak diberi ruang.

Untuk supplier pemerintah, ia menyentil keberadaan e-katalog LKPP yang seharusnya jadi solusi, tapi seringkali jadi celah.

Ahok menekankan agar faktur pajak penjualan ke pihak swasta dijadikan dasar harga tayang di e-katalog. Ini untuk mencegah mark-up harga yang sering terjadi.

Ia bahkan memberikan contoh pribadinya di Jakarta, di mana ia bisa mendapatkan lampu dan bus TransJakarta berkualitas dengan harga wajar hanya dengan menuntut transparansi dan menggunakan harga faktur pajak.

Ahok menegaskan bahwa aparat sebetulnya bisa dengan mudah melacak praktik mark-up harga impor, melalui data bea cukai dan harga asli dari negara asal.

Ahok juga menasihati pengusaha agar "tidak serakah" dan tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.

"Pengusaha bisa memilih untuk tidak merambah hutan lindung atau melakukan praktik ilegal lainnya," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan membawa kebahagiaan.