Selasa 06-Jan-2026 20:11 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Pemerintah menetapkan angaran dana desa di wilayah Jawa Tengah mencapai Rp2,1 triliun pada tahun 2026.
Angka itu anjlok dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,9 triliun.
Dampak pemangkasan anggaran yang mencapai Rp5,8 triliun itu mendesak kepala desa untuk memutar otak.
Sejumlah kepala desa mengaku terpaksa menunda atau membatalkan proyek strategis di desa.
Mereka bahkan sempat dituduh melakukan korupsi gegara acara di desa tidak memberikan fasilitas seperti biasanya.
"Iya pengurangan anggaran ini sangat berdampak ke kami, kemarin saja saat acara posyandu tidak ada snack-nya atau tidak ada tambahan makanan bergizinya sudah muncul tuduhan uangnya dipotong (korupsi) sama Pak Kades. Padahal itu potongan dari pusat," ujar Kepala desa Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Abdul Malik, kepada Tribun, Selasa (6/1/2026).
Desa Ngampel pada tahun 2025 mendapatkan jatah dana desa sekitar Rp900 juta.
Pada tahun ini, anggaran merosot ke angka Rp252 juta.
Anggaran turun sampai Rp648 juta membuat Malik pegang kepala.
Ia harus memutar otak agar uang itu bisa memenuhi program yang sudah disepakati dalam musyawarah desa.
Alhasil, ia harus memilih menjalankan program prioritas lalu meniadakan progam yang dinilai tidak terlalu strategis.
"Anggaran karang taruna dan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotik) Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) , kami hilangkan," ujarnya.
Sebaliknya, ada beberapa program yang masih ia pertahankan untuk tahun ini di antaranya proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun 2025 karena program ketahanan pangan.
Ia menyebut, proyek infrastruktur fisik meliputi wilayah di tiga 3 Rukun Warga (RW) meliputi RW 1 sekitar Rp50 juta, RW 2 sebesar Rp 20 juta, RW 3 sebanyak Rp20 juta.
Kemudian anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang awalnya Rp36 juta menjadi Rp10 juta.
Kemudian untuk program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), lanjut Malik, anggaran ini sempat akan dihilangkan tetapi karena desanya ditunjuk untuk ikut lomba tingkat Kabupaten maka mengalokasikan anggaran sekitar Rp11,5 juta yang awalnya anggaran sekitar Rp23 juta.
"Yang kemarin saya anggarkan ini juga masih tali ulur dengan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan lembaga desa yang lain," terangnya.
Dari kondisi ini, Malik mengaku kesulitan menyampaikan perubahan ini agar bisa diterima oleh masyarakat dengan jelas.
"Misal seperti ini, tahun depan tidak perlu Musyawarah Dusun (Musdus) lagi. Karena takutnya kalau program musdus tidak terealisasi justru jadi permasalahan baru secara politik buat kita," terangnya.
Ia menilai, desa sekarang terkesan di anak tirikan.
Semisal pemerintah pusat tidak menganggarkan Dana Desa bisa dialihkan anggaran dengan bentuk lain.
Namun, ia menyebut bantuan lain dengan skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga tidak tepat bagi semua desa.
Ia mencontohkan, Desa Jerukgiling, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, yang hanya ada 450 warga tidak terlalu membutuhkan KDMP.
"Bukan kami melawan pemerintah pusat tapi kami yakin tidak semua desa butuh KDMP. Artinya, tidak semua program-program nasional bisa diterapkan secara utuh di desa."
Ketua DPC Papdesi kabupaten Kendal itu melanjutkan.
"Anggaran itu tolong bisa lebih tepat sasaran dengan mengerti kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri seperti irigasi, pesawahan dan lain-lain."
Sementara, Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Joko Lasono menyebut, anggaran dana desanya turun dari Rp970 juta menjadi Rp335 juta.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Klaten itu mengungkap, kondisi itu dialami di seluruh desa di Kabupaten Klaten.
Di wilayah itu, desa tertinggi menerima dana desa di angka Rp373 juta sebaliknya yang terendah di antara kisaran di Rp290 juta.
"Dengan adanya penurunan dana desa yang begitu drastis tersebut, kami terpaksa harus merevisi kegiatan-kegiatan yang kemarin sebenarnya sudah kita musyawarahkan. Banyak sekali kegiatan yang harus dikurangi penganggarannya juga ditiadakan kegiatannya," katanya.
Dengan mengantongi uang dana desa sebesar Rp335 juta, Joko kini hanya fokus menyalurkan uang rakyat itu ke sejumlah program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kesehatan dan pendidikan.
Sebab, untuk kegiatan di pendidikan saja memakan biaya cukup besar karena Tijayan memiliki dua Taman Kanak-kanak dan satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang harus menganggarkan hingga delapan guru.
Sementara untuk proyek pembangunan fisik ditekan hingga di angka kurang dari Rp50 juta.
"Infrastruktur ya kami anggarkan kurang lebih di bawah Rp50 juta," terangnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso mengatakan, mengatakan, dana desa di seluruh Jateng tahun 2026 mendapatkan Rp2,1 triliun dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp7,9 trilliun.
Dari anggaran itu, rata-rata setiap desa mendapatkan anggaran di angka Rp300 juta.
"Ya berkurang sekarang setelah dikurangi KDMP. Tapi rincian anggaran itu, kami masih menunggu keluarnya keputusan PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," tuturnya.
Selain anggaran yang merosot, Nadi mengungkap, anggaran dana desa tahun ini tidak ada earmark (alokasi khusus).
Berbeda dengan tahun 2025 yang ada alokasi khusus seperti ketahanan pangan 20 persen, kemiskinan ekstrim 15 % dan lainnya.
Perbedaan lainnya, tahun ini ada tambahan larangan berupa uang digunakan untuk biaya honorarium perjalanan dinas, Bintek, bantuan hukum desa dan lainnya.
"Dulu kan boleh kades atau perangkat kena masalah hukum bisa pakai dana desa sekarang tidak boleh," bebernya.
Nadi tak memungkiri pengurangan dana desa itu akan tertunda atau terlambat dari beberapa proyek terutama fisik yang sudah direncanakan oleh desa.
Namun, ia membantah pengurangan dana desa ini akan menganggu proyek pengentasan kemiskinan yang masih menjadi fokus pemrov Jateng.
"Semoga tidak ya. Kan ada dari APBD dan lain sebagainya, APBD provinsi kan juga masih ada," klaimnya. (Iwn)
Konten Terkait
