All Nasional Internasional
PERISTIWA

Ada 107 Aksi Demo di Indonesia Sejak 25 Agustus, Berikut Lokasi dan Dampak Kerusakannya

Selasa 02-Sep-2025 21:15 WIB 37

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – KEMENTERIAN Dalam Negeri mencatat ada 107 aksi demo di Indonesia yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini. Aksi demo ini tersebar di 32 provinsi dan meliputi berbagai bentuk demonstrasi, dari yang damai hingga yang berujung kerusuhan dan pembakaran fasilitas umum.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, dari 107 titik aksi demo di seluruh Indonesia, beberapa berakhir rusuh dan menyebabkan kerusakan serius.

“Dalam catatan kami ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9). 

Dampak Kerusuhan Demo di Berbagai Wilayah Indonesia

Aksi demo yang berujung kerusuhan ini menyebabkan kerusakan fasilitas publik, kantor pemerintahan, hingga menelan korban jiwa. Total kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Berikut Daftar Titik Demo dan Dampak yang Ditimbulkan

  • DKI Jakarta: Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 3,3 miliar untuk MRT, Rp 41,6 miliar untuk Transjakarta, dan Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
  • Makassar: Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga korban meninggal dan lima luka-luka.
  • Surakarta & Surabaya: Kantor Sekretariat DPRD Solo dan Gedung Grahadi Surabaya dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat.
  • Kediri & Mataram: Gedung DPRD dibakar dan dijarah, termasuk kantor Satlantas Polres dan fasilitas legislatif lainnya.
  • Bandung & Semarang: Aset rumah dinas MPR dan Gedung DPRD dibakar.
  • Pekalongan, Tegal, Cilacap, dan Kediri: Berbagai kantor pemerintah dan fasilitas umum dibakar dan dirusak, termasuk museum yang kehilangan benda purbakala.
  • Jepara & Kebumen: Pembakaran dan perusakan fasilitas pemerintahan, rumah dinas polisi, dan kantor DPRD.
  • Malang, Cirebon, Banyumas, Banjar, Jambi, Tasikmalaya, Palembang, dan Palopo: Kerusakan berbagai fasilitas umum seperti gedung DPRD, kantor polisi, dan peralatan publik akibat aksi demo.
Selain gedung pemerintahan, fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, CCTV, hingga gerobak pedagang ikut menjadi korban vandalisme dan pembakaran dalam demo ini. Kondisi ini tentu menimbulkan beban berat bagi pemerintah daerah dan nasional dalam hal pemulihan dan pengeluaran anggaran. 

Share:
KRIMINAL TEKNOLOGI MUSIK RAGAM KULINER OTOMOTIF

Konten Terkait

PERISTIWA Terdampak Kasus Beras Oplosan Harga Beras Premium Di Jakarta Mengamuk

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakuiharga beras premium dan sejumlah komoditas pangan strategis melonjakdalam beberapa pekan terakhir akibat gangguan distribusi serta pasokan dari daerah produksi.Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, kenaikan harga beras premium dipicu gangguan distribusi pasca maraknya kasus beras oplosan."Kenaikan harga beras premium disebabkan aktivitas distribusi beras masih ...

Selasa 23-Sep-2025 20:58 WIB

PERISTIWA Indonesia Akui Israel Asal Israel Bisa Mengakui Negara Palestina

Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB), Selasa (23/9/2025), jadi sorotan.

Selasa 23-Sep-2025 20:57 WIB

PERISTIWA Bupati Indramayu Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah Maksimalkan Program MBG

Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.

Selasa 23-Sep-2025 20:56 WIB

PERISTIWA Pengawasan MBG di Kalbar Diperketat, Guru Wajib Cicipi Makanan Sebelum Dibagikan ke Siswa

Menurut Agus, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kasus keracunan atau temuan makanan basi yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain.

Selasa 23-Sep-2025 20:56 WIB

PEMERINTAHAN Pengamat Ingatkan Penyelenggara Negara Soal Supremasi Sipil Dalam Demokrasi

Pelibatan militer dalam menjaga lembaga-lembaga elit negara dari aksi massa seharusnya tidak terjadi di negara demokratis seperti Indonesia.

Selasa 23-Sep-2025 20:56 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi