Kamis 11-Dec-2025 20:29 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Puluhan warga Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan balai desa setempat, Kamis (11/12/2025).
Salah satu pemicunya, mereka menduga ada penggelembungan atau mark up anggaran proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sukolilo ini menggeruduk kantor Kepala Desa sambil membawa spanduk dan poster bermuatan tuntutan transparansi pengelolaan keuangan desa.
• Polda Jateng Kirim Paminal ke Polres Blora Bongkar Dugaan Pelanggan Prosedur Kasus Buang Bayi
Dalam aksi yang dijaga sekira 100 personel kepolisian itu, warga berorasi menggunakan pengeras suara.
Mereka menyerukan kegelisahan terhadap pemerintahan desa yang mereka nilai kurang transparan.
”Kami sebagai masyarakat menuntut Pemdes lebih transparan dalam pengelolaan Dana Desa."
"Dana Desa itu bersumber dari APBN dan APBN itu dari uang kami, uang rakyat."
"Jadi, kami sebagai masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi,” tegas koordinator aksi demonstrasi, Suyono.
Saat beraudiensi dengan Kepala Desa, dengan pengawasan Kapolsek serta Camat Sukolilo, warga menyoroti sejumlah persoalan.
Salah satunya proyek pembangunan jembatan senilai Rp230 juta yang menurut mereka tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menurut warga, terdapat beberapa perubahan spesifikasi dari RAB sebelumnya.
Selain itu, proyek yang membuat jembatan lebih tinggi dari permukaan jalan tersebut tak menganggarkan betonisasi penghubung jembatan dan jalan. Hal ini menjadi pertanyaan mereka.
Suyono selaku koordinator aksi juga menyoroti kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dia menilai lembaga perwakilan masyarakat desa itu belum bekerja secara maksimal.
Menurut Suyono, Pemdes Sukolilo kurang melibatkan BPD dalam mengambil keputusan.
”Yang saya ketahui BPD saat ini agak mandul. Semoga ke depan bisa diperbaiki (hubungan) antara BPD dengan Pemdes,” kata dia.
Suyono pun berharap lembaga antirasuah di negeri ini, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa turun ke Pati untuk "membereskan" persoalan pemerintahan.
Dia juga berharap aksi yang pihaknya lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas agar lebih kritis. Sehingga tata kelola keuangan di tiap desa semakin baik dan transparan.
Dalam audiensi, dibahas pula sejumlah persoalan yang diajukan warga seperti soal bantuan iuran BPJS Kesehatan dan penyaluran bantuan sosial.
• Pilu Paiman, Anak Gadisnya Tenggelam di Sungai Lusi Blora: Lagi di Ladang Disuruh ke Pondok
Seusai beraudiensi dengan warga, Kades Sukolilo Ahmad Amirudin menandatangani pernyataan kesediaan untuk melaksanakan enam poin sebagai berikut.
Pertama, mengecor jembatan penghubung RT 02 RW 09 dan RT 04 RW 09 dalam waktu dekat.
Kedua, segera melengkapi taman di Dukuh Gemblung RW 10.
Ketiga, mengelola kembali Bumdes dengan deadline yang telah ditentukan.
Keempat, melakukan transparansi terkait pengelolaan Bumdes.
Kelima, mengelola bondo deso dengan baik, amanah, dan terbuka.
Keenam, menyalurkan bansos dengan tepat sasaran dengan upaya melalui musdes (musyawarah desa).
Surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh Suyono selaku perwakilan warga serta Ketua BPD Sukolilo Agus Sakurianto, dan Camat Sukolilo Andrik Sulaksono.
Koordinator aksi, Suyono puas dengan adanya kesepakatan yang ditandatangani oleh Kades tersebut.
Namun pihaknya memastikan akan terus mengawal agar keenam poin tersebut terealisasi.
Sementara, Kepala Desa Sukolilo Ahmad Amirudin menegaskan bahwa proyek jembatan di wilayahnya sudah sesuai spesifikasi dan tidak ada penggelembungan anggaran.
Adanya perubahan menurutnya telah dikonsultasikan ke pihak kecamatan.
Dia pun berkomitmen menjalankan kesepakatan hasil audiensi yang telah dia tandatangani.
"Hasilnya (audiensi) sudah ada dalam surat pernyataan. Sudah saya tandatangani dan diketahui Camat," kata dia.
Konten Terkait
