Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) dan sejumlah influencer, salah satunya Doktif atau dokter detektif Amira Farahnaz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selama Ramadan, banyak kebiasaan dan rutinitas yang berubah, seperti berpuasa, berdoa, dan membaca Alquran. Kamu mungkin juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, dan komunitas, serta berbuat kebaikan. Perubahan ini bisa berdampak pada kesehatan mentalmu, baik dengan mempererat hubungan sosial yang mendukung kesejahteraan, maupun dipengaruhi oleh faktor lain pada hidupmu.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) Ganjar Laksmana Bonaprapta menyampaikan pernyataan sikap terkait pemberantasan korupsi.

Komisi XI DPR RI bakal mempelajari isi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sejumlah pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menuturkan akan ada banyak pasal yang berubah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, DPR akan mempelajari amar putusan MK tersebut.Pimpinan DPR telah menyampaikan nanti akan dipelajari. Semuanya, di tingkat secara keseluruhan. Karena Omnibus Law itu menyangkut banyak hal bukan satu undang-undang sistem kita yang lama kan.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2024/11/04/643474/komisi-xi-bakal-pelajari-putusan-mk-soal-omnibus-law-uu-ciptaker

Undang-Undang atau UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada intinya undang-undang yang membahas tentang pemilihan kepala daerah.

'Jurnalis Gresik Bersatu' menolak RUU Penyiaran yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang kini sedang dibahas pemerintah pusat dan DPR, menggerahkan para jurnalis.

Dewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers. "RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas," kata Ketua Umum Dewan Pers Ninik Rahayu saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, (14/5).

BNPT memandang kasus Ponpes Al-Zaytun tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang perdana pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi...