Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Satpol PP Beberkan Alasan Bubarkan Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR

Kamis 10-Apr-2025 20:31 WIB

206

Satpol PP Beberkan Alasan Bubarkan Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR

Foto : suara

Brominemedia.com – Beredar di media sosial memperlihatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta membubarkan demonstrasi massa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025). Massa diminta untuk menghentikan aksi yang berlangsung di lokasi.

Hal ini diketahui lewat unggahan akun X @barengwarga. Dijelaskan akun itu, Satpol PP membubarkan massa dan menuduh warga yang melakukan aksi sebagai demo bayaran.

"Mohon doa dan dukungan Warga sekalian ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta," ujar akun tersebut, dikutip Kamis (10/4/2025).

Menanggapi itu, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba membenarkan adanya tindakan pembubaran massa aksi. Hal ini dilakukan karena penyampaian pendapat dilakukan di atas trotoar dan mengganggu para pejalan kaki.

"Alasannya warga yang unjuk rasa berada di atas trotoar pintu belakang gedung MPR/DPR. Mereka menghambat atau membahayakan aktivitas mereka dan pejalan kaki tidak lewat," ujar Tumbur kepada wartawan.

Menurutnya, massa sudah sampai menggelar tenda di depan pintu masuk gedung wakil rakyat sejak Selasa (8/4/2025). Pihaknya juga sudah mengimbau untuk membongkar tenda tersebut.

"Namun mereka masih tetap bertahan. Tanggal 9 April 2025 tetap petugas woro-woro sebelum melaksanakan penataan trotoar agar mereka membongkar tenda-tendanya supaya tidak menghalangi hak pejalan kaki dan tidak membahayakan masyarakat turun ke badan jalan," kata Tumbur.

Selain itu, terdapat juga aduan masyarakat lewat sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM) mengenai keberadaan tenda yang dianggap mengganggu.

"Kemudian juga terdapat pengaduan CRM masyarakat atas berdirinya tenda-tenda dimaksud yang mengganggu kenteraman dan ketertiban umum serta estetika kota," ucapnya.

Setelah ditegur, Tumbur pun menyebut para demonstran tetap melaksanakan unjuk rasa. Karena itu, pihaknya membubarkan aksi tersebut.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Gagal Dilengserkan, Bagaimana Reaksi Bupati Sudewo atas Hasil Paripurna DPRD Pati? Hadir Virtual

Bupati Pati Sudewo berjanji melakukan perbaikan kinerja setelah gagal dilengserkan lewat pemakzulan di sidang paripurna DPRD Pati.

Jumat 31-Oct-2025 21:09 WIB

Gagal Dilengserkan, Bagaimana Reaksi Bupati Sudewo atas Hasil Paripurna DPRD Pati? Hadir Virtual
PEMERINTAHAN Bahas KUA PPAS, Anggota Komisi II DPRD Manado Jeane Laluyan Minta Disperindag Kawal Pasar Murah

Anggota Komisi II, Jeane Laluyan memberi perhatian khusus terhadap upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Utara.

Kamis 30-Oct-2025 20:23 WIB

Bahas KUA PPAS, Anggota Komisi II DPRD Manado Jeane Laluyan Minta Disperindag Kawal Pasar Murah
PEMERINTAHAN Bakery ASEAN Talk 2025 Jakarta Ditutup dengan Sukses pada 28 Oktober

JAKARTA, Indonesia, 30 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bakery ASEAN Talk 2025 Jakarta yang diadakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) bersama Bakery China Exhibitions Co., Ltd., telah berlangsung dengan sukses pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Academy of...

Kamis 30-Oct-2025 20:16 WIB

Bakery ASEAN Talk 2025 Jakarta Ditutup dengan Sukses pada 28 Oktober
PEMERINTAHAN Di Momen HUT ke-75 DPRD Klaten, Edy Sasongko Harap Fungsi Legislatif Lebih Mendengar Nurani Rakyat

Menurutnya, hal tersebut perlu diperkokoh. Dalam komitmen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten.

Rabu 29-Oct-2025 20:18 WIB

Di Momen HUT ke-75 DPRD Klaten, Edy Sasongko Harap Fungsi Legislatif Lebih Mendengar Nurani Rakyat
PEMERINTAHAN Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

Anggota DPRD Surabaya, Herlina, usulkan penambahan bus sekolah untuk memperluas layanan transportasi gratis dan menekan angka kecelakaan di jalan.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

Tulis Komentar