Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Digelar, Ketua KPU Ajukan Protes

Foto : detik

brominemedia.com – Bawaslu baru saja menggelar sidang pendahuluan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU RI dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sidang telah dimulai sejak pukul 11.30 WIB.

Namun, dalam pembacaan sidang putusan pertama nampak Ketua KPU RI, Hasyim Asyari belum hadir di ruang persidangan. Dia baru tiba di ruang persidangan usai pembacaan putusan dari Partai Berkarya.

Hasyim nampak duduk di meja terlapor. Baru saja duduk, dia langsung protes terkait persidangan yang telah dimulai sebelum dirinya hadir.

"Boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan putusan pendahuluan itu? Karena begini, kami belum tahu apa yang dimaksud dengan putusan pendahuluan, apa perkaranya dan substansi putusan itu apa?," ucap Hasyim di ruang persidangan Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (25/8).

"Di masa persidangan ini, kami sebagai terlapor belum hadir sudah dibacakan. Mohon maaf ya, tolong penjelasan," sambungnya.

Kemudian, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, yang juga memimpin persidangan menjawab pertanyaan Hasyim. Dia menjelaskan terkait maksud dari putusan pendahuluan tersebut.

"Putusan Pendahuluan ini adalah untuk menyatakan bahwa laporan pelanggaran administrasi sudah siap untuk dilanjutkan baik dari segi formil materiil. Kalau memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ke persidangan ajudikasi selanjutnya. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak ditindaklanjuti," jelas Bagja.

Kemudian, Hasyim kembali mempertanyakan terkait substansi pelaporan partai tersebut. Merespons itu, Bagja mengatakan Hasyim tidak perlu tahu substansi laporan partai-partai seandainya tidak dilanjut.

"Kalau putusannya lanjut. Kalau tidak lanjut kan Bapak tidak perlu tahu juga," jawab Bagja.

Untuk diketahui, Bawaslu menggelar sidang pendahuluan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU RI dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024. Sidang akan digelar hari ini.

"Sudah ada empat, yaitu Partai Berkarya, Partai Pelita, Partai IBU (Indonesia Bangkit Bersatu) dan Partai Karya Republik (Pakar)," ujar Anggota Bawaslu RI, Puadi kepada wartawan, Kamis (25/8).

Puadi mengatakan, laporan dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024. Empat parpol tersebut yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.