Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Hasil Analisis Laporan Kaesang Pangarep Sudah Disampaikan ke Pimpinan KPK

Selasa 24-Sep-2024 20:28 WIB

260

Hasil Analisis Laporan Kaesang Pangarep Sudah Disampaikan ke Pimpinan KPK

Foto : sindonews

Brominemedia.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sudah melakukan rapat terkait dengan hasil analisis terhadap klarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang menyeret nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Hal itu dilakukan setelah Direktorat Gratifikasi KPK rampung menganalisis klarifikasi Kaesang dan menyampaikannya kepada pimpinan KPK.

“Untuk rapat pimpinan terkait hal tersebut informasinya sudah dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

Kendati begitu, Tessa menjelaskan hingga saat ini laporan hasil analisis klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Kaesang Pangarep itu masih proses administrasi.

“Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan,” jelas dia.

Sebelumnya, internal KPK saling lempar umumkan hasil analisis atau penelaahan di kasus dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ketua KPK Nawawi Pomolango membantah hasil penelaahan akan segera disampaikan ke publik.

“Yang bilang mau diumumkan siapa?” kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (24/9/2024).

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa hasil penelaahan telah disampaikan ke pimpinan KPK dan akan segera diumumkan. Kendati begitu, Nawawi justru meminta hal tersebut ditanyakan ke Pahala.

“Nanti Pak Pahala aja yang umumkan. Enggak ada perintah Pahala untuk pimpinan umumkan apa yang dia kerjakan. Biarkan apa yang dikerjakan Pak Pahala dia yang umumkan sendiri saja," ujar dia.

Saat ditanya awak media apakah sudah menerima hasil penelaahan tersebut, Nawawi mengaku dirinya belum menerima hasil kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Kaesang.

Share:

KOLOM KESEHATAN EVENT PENDIDIKAN OLAHRAGA PEMERINTAHAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Unyuk-Unyuk Sedap Rasa Diadukan Terkait Perizinan, Kuasa Hukum Restoran Siap Tempuh Jalur Hukum

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya pengaduan dari Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Kalimantan Barat.

Senin 29-Dec-2025 20:12 WIB

Unyuk-Unyuk Sedap Rasa Diadukan Terkait Perizinan, Kuasa Hukum Restoran Siap Tempuh Jalur Hukum
EVENT Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Adi Hidayat, Ini Batas Toleransi Umat Islam

Penjelasan Adi Hidayat soal hukum mengucapkan selamat Natal, batas toleransi beragama, dan prinsip Lakum Diinukum Wa Liya Diin

Rabu 24-Dec-2025 21:44 WIB

Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Adi Hidayat, Ini Batas Toleransi Umat Islam
TREND Arti Kata Brigading, Apa Itu Brigading, Arti Brigading Daring, Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, Hukum

arti kata brigading, apa itu brigading, arti brigading daring, ciri-ciri, penyebab, dampak, cara mengatasi, Bahasa Gaul, Bahasa Melayu Riau, hukum

Selasa 23-Dec-2025 20:31 WIB

Arti Kata Brigading, Apa Itu Brigading, Arti Brigading Daring, Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, Hukum
PEMERINTAHAN Sebut Lawyer Eggi Sudjana Menyesatkan, Kuasa Hukum Roy Suryo Ungkap Ijazah Jokowi Dilarang Dipegang

Pernyataan pengacara pihak Eggi Sudjana terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dikritik keras Abdul Gafur Sangadji

Senin 22-Dec-2025 20:21 WIB

Sebut Lawyer Eggi Sudjana Menyesatkan, Kuasa Hukum Roy Suryo Ungkap Ijazah Jokowi Dilarang Dipegang
PEMERINTAHAN DPR RUU HPI Jawab Kepastian Hukum Dalam Interaksi Lintas Negara

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan Indonesia berdiri di persimpangan sejarah hukum yang krusial. Untuk itu, kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi lintas negara bukan sekadar wacana akademis, tetapi imperatif nasional.Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum perdata ...

Kamis 11-Dec-2025 20:30 WIB

DPR RUU HPI Jawab Kepastian Hukum Dalam Interaksi Lintas Negara

Tulis Komentar

Rekomendasi