Senin 29-Dec-2025 20:12 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Forum Masyarakat Cerdas Indonesia (FMCI) meminta Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh perizinan usaha restoran yang diduga melangar.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya pengaduan dari Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran restoran.
Ketua Forum Masyarakat Cerdas Indonesia (FMCI), Agus Suwandi, menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara komprehensif dan transparan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan serta melindungi kepentingan publik.
Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan dan perpajakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berdampak pada kerusakan lingkungan apabila aktivitas usaha tidak dikelola sesuai standar.
"Karena kegiatan usaha ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan, kami memohon agar dapat dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum pengelola restoran, Rusliady, menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh MPW PP Kalbar dan siap menghadapi proses hukum yang berjalan.
"Kami menghargai pengaduan yang dibuat Pemuda Pancasila. Karena baik pelapor maupun terlapor, merupakan hak konstitusi setiap Warga Negara Indonesia," kata Rusliady.
Menurutnya, pihak pengelola siap memberikan keterangan kepada Pemerintah Kota Pontianak maupun aparat penegak hukum.
Namun, ia menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila laporan tersebut tidak terbukti dan merugikan kliennya.
"Kami merasa terhormat jika dugaan ini ditempuh secara hukum," ucapnya.
Konten Terkait
TREND
Arti Kata Brigading, Apa Itu Brigading, Arti Brigading Daring, Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, Hukum
arti kata brigading, apa itu brigading, arti brigading daring, ciri-ciri, penyebab, dampak, cara mengatasi, Bahasa Gaul, Bahasa Melayu Riau, hukum
Selasa 23-Dec-2025 20:31 WIB