Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

EVENT

Duga Ada Unsur Gratifikasi di Pelaksanaan Haji 2024, Pansus DPR Minta Menag Tak Mangkir

Kamis 19-Sep-2024 20:24 WIB

244

Duga Ada Unsur Gratifikasi di Pelaksanaan Haji 2024, Pansus DPR Minta Menag Tak Mangkir

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Marwan Jafar, menduga ada unsur gratifikasi dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan haji tahun 2024.

Karena itu, Marwan menilai kehadiran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sangat penting dalam rapat pansus haji di DPR.

"Meskipun paling jelek Menteri Agama tidak hadir dalam pansus, tetapi pansus sudah mempunyai kesimpulan bahwa dia melanggar banyak undang-undang, termasuk salah satunya adalah yang paling penting di situ ada unsur gratifikasi," kata Anggota Pansus DPR RI Marwan Jafar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurut Marwan, aparat penegak hukum perlu untuk dilibatkan dalan penelusuran kejanggalan terkait pelaksanaan haji tahun ini.

"Memang layak para penegak hukum untuk segera menelusuri ketidakberesan haji tahun 2024, termasuk haji tahun 2023 dan kebelakangnya terus," ucap dia.

Marwan mengungkapkan beberapa indikator adanya kejanggalan dalam pelaksanaan haji di antaranya terkait kemungkinan kuota haji yang dijual.

Pansus Haji juga menduga ada dugaan permainan vendor nakal dalam proses pengadaan ibadah haji. 

"Karena kemungkinan space itu dijual. Kemungkinan. Jadi pemerintah Arab Saudi ngasih 20.000 itu, space-nya sudah disiapkan juga. Kenapa? Di sini ada tenda yang diisi laki-laki dan perempuan, ada tenda yang sesak, ada yang travel yang nakal, ada vendor-vendor yang nakal, dan seterusnya," ungkapnya.

Kejanggalan lain soal makanan hingga penginapan para jamaah.

Marwan menyebut makanan untuk para jemaah menggunakan vendor katering namun mereka mendapat makanan siap saji.

"Terus kemudian soal pemondokan. Pemondokan itu oleh travel misalnya cuma dikasih tiga malam di hotel. Tapi selebihnya itu ditempatkan di hotel-hotel transit sehingga para jamaah kita ini mengalami ketidaknyamanan dan sekaligus tempatnya juga tidak menentu," kata Marwan.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Menhaj Mau Kurangi Masa Tinggal Jemaah Haji RI di Saudi dari 41 Jadi 38 Hari

Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengaku ingin mengurangi masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Selasa 18-Nov-2025 20:12 WIB

Menhaj Mau Kurangi Masa Tinggal Jemaah Haji RI di Saudi dari 41 Jadi 38 Hari
PEMERINTAHAN Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

KPK masih menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penyelenggaraan haji tahun 2024.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara
PEMERINTAHAN KPK 'Spill Tipis-Tipis' Sosok Juru Simpan Rp 1 Triliun Uang Hasil Korupsi Kuota Haji

Diduga kuat juru simpan adalah mereka yang menampung uang dari para agen travel haji yang berasal dari seluruh jemaah.

Kamis 25-Sep-2025 21:49 WIB

KPK 'Spill Tipis-Tipis' Sosok Juru Simpan Rp 1 Triliun Uang Hasil Korupsi Kuota Haji
PERISTIWA KPK Sita Uang Khalid Basalamah Terkait Perkara Kuota Haji, Nominalnya Belum Diverifikasi

Pemilik Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengembalikan sejumlah uang kepada KPK terkait dugaan korupsi kuota haji

Senin 15-Sep-2025 20:50 WIB

KPK Sita Uang Khalid Basalamah Terkait Perkara Kuota Haji, Nominalnya Belum Diverifikasi
PERISTIWA Ustaz Khalid Basalamah 7,5 Jam Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah 7,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Selasa 09-Sep-2025 20:48 WIB

Ustaz Khalid Basalamah 7,5 Jam Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Tulis Komentar