Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

77

Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

Foto : sindonews

Brominemedia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menjadi perhatian publik setelah sikapnya dalam dua momen kenegaraan berbeda viral di media sosial. 

Pada upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur (1/10/2025), Puan terlihat memberi hormat tangan saat pengibaran Bendera Merah Putih. Namun pada pelantikan menteri dan wakil menteri (17/9/2025), ia hanya berdiri tegak ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa memberi hormat tangan.

Perbedaan sikap ini sempat menuai komentar hingga bully di media sosial. Meski demikian, aturan hukum menegaskan bahwa sikap Puan sudah benar.

Berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, setiap orang yang hadir saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. 

Sikap tersebut tidak harus berupa hormat tangan ala militer, kecuali saat disertai pengibaran atau penurunan bendera, melainkan berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna. 

“Sikap itu sudah benar. Penghormatan harus angkat tangan kalau pakai penutup kepala," jelas Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

Sikap Serupa Pernah Ditunjukkan Soekarno-Hatta

Hal senada disampaikan akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, Budi Mulyono. Menurutnya, dalam sejarah awal kemerdekaan pun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kerap hanya berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan.

Soekarno kadang memberi hormat dengan gaya militer, sementara Hatta cukup berdiri hikmat tanpa gerakan tangan.

"Ada yang mengatakan kalau hormat militer itu dalam posisi yang lebih tinggi karena instansi militer menempatkan gestur tersebut sebagai kehormatan yang lebih tinggi," kata Budi, seperti dikutip dalam artikel Deutsche Welle Indonesia. 

“Tetapi untuk kegiatan-kegiatan sipil, saya kira tidak ada yang lebih tinggi di antara keduanya,” tambahnya. 

Dengan demikian, sikap Puan Maharani dinyatakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kegiatan kenegaraan sipil. 

Share:

KULINER KESEHATAN TREND SAINS HIBURAN PENDIDIKAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Alasan KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga Terlibat Kasus Mutasi dan Promosi Jabatan

Terungkap alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Jumat 07-Nov-2025 20:18 WIB

Alasan KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga Terlibat Kasus Mutasi dan Promosi Jabatan
PEMERINTAHAN KPK Resmi Tahan Lima Tersangka Baru Penyuap Karna Suswandi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka baru dalam perkara pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Mereka merupakan pihak pemberi suap.Hari ini .

Selasa 04-Nov-2025 20:53 WIB

KPK Resmi Tahan Lima Tersangka Baru Penyuap Karna Suswandi
PEMERINTAHAN OTT KPK di Riau Hebohkan Publik, Ini Klarifikasi dari Pemprov Riau

Diskominfotik Riau memberikan klarifikasi terkait OTT KPK yang turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid diamankan.

Senin 03-Nov-2025 21:33 WIB

OTT KPK di Riau Hebohkan Publik, Ini Klarifikasi dari Pemprov Riau
PEMERINTAHAN Usut Dugaan Kasus Terkait Whoosh, KPK Minta Pihak yang Dipanggil Kooperatif

KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kereta cepat Whoosh. KPK meminta para pihak yang dipanggil dalam penyelidikan kasus tersebut kooperatif.

Jumat 31-Oct-2025 21:08 WIB

Usut Dugaan Kasus Terkait Whoosh, KPK Minta Pihak yang Dipanggil Kooperatif
PEMERINTAHAN Terobosan Purbaya dan Tata Kelola Keuangan Negara

MENGEJUTKAN dan membikin banyak elemen kebakaran jenggot, bahkan tegang. Itulah terobosan Purbaya dalam menata-kelola keuangan negara. Bagaimana tidak? Terobosannya sangat di luar dugaan. Bisa dikatakan out of the box. Setidaknya, keluar dari sisi irama kebiasaan tata-kelola keuangan negara selama beberapa dasawarsa lalu.Satu sisi, masyarakat luas wajar harus terkejut. Karena, hilir dari terobosan kebijakannya mengarah pada manfaat besar untuk kepentingan rakyat. Sang engineer teknik elektro sek.

Kamis 30-Oct-2025 20:24 WIB

Terobosan Purbaya dan Tata Kelola Keuangan Negara

Tulis Komentar

Rekomendasi