Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Denny Siregar Sindir Isu yang Viral, Lebih Banyak yang Pusing Soal Bansos

Minggu 23-Mar-2025 20:35 WIB

112

Denny Siregar Sindir Isu yang Viral, Lebih Banyak yang Pusing Soal Bansos

Foto : fajar

Brominemedia.com – Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, menyoroti berbagai isu yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Ia membandingkan perhatian masyarakat terhadap beberapa peristiwa politik dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit.

"24 persen fokus sidang Tom Lembong," kata Denny di X @Dennysiregar7 (23/3/2025).

Selain itu, kata Denny, beberapa persen lainnya fokus pada kasus yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"16 persen fokus sidang Hasto. 58 persen gak lagi dapat bansos," tandasnya.

Yang menarik, Denny berupaya menggambarkan bahwa masyarakat lebih banyak khawatir terhadap pencabutan bantuan sosial dibandingkan polemik politik yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa mekanisme pemberian bantuan sosial (bansos) akan mengikuti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui secara berkala.

Menurutnya, masyarakat tidak dijamin akan menerima bansos selama satu tahun penuh.

Sebaliknya, bantuan akan diberikan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pernyataan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, usai melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, ia meminta pendampingan untuk memastikan distribusi bansos berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Ke depan, skema penyaluran bansos tidak lagi diberikan untuk durasi satu tahun penuh, melainkan menyesuaikan dengan pembaruan data yang dilakukan setiap tiga bulan," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa penerima bansos bisa saja mendapatkan bantuan pada triwulan pertama, tetapi jika data DTSEN mengalami perubahan pada triwulan berikutnya, kemungkinan ada yang tidak lagi menerima bansos.

Ia pun mengimbau masyarakat agar memahami kebijakan baru ini, mengingat perubahan skema bertujuan untuk memastikan bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Share:

MUSIK EVENT HIBURAN FIKSI LIFESTYLE RAGAM

Konten Terkait

PERISTIWA AS Kerahkan Kekuatan Militer ke Timur Tengah, Situasi Memanas di Tengah Perang Iran-Israel

Perang Iran dan Israel, Amerika Serikat (AS) mengambil langkah strategis dengan mengerahkan sejumlah mesin tempurnya.

Kamis 19-Jun-2025 21:03 WIB

AS Kerahkan Kekuatan Militer ke Timur Tengah, Situasi Memanas di Tengah Perang Iran-Israel
PERISTIWA KETERLALUAN! Guru di Bondowoso Ada yang Digaji Rp 15 Ribu per Bulan, Mereka Sambat: Budak Bersepatu

KETERLALUAN! Guru di Bondowoso Ada yang Digaji Rp 15 Ribu per Bulan, Mereka Sambat: Budak Bersepatu

Kamis 19-Jun-2025 21:02 WIB

KETERLALUAN! Guru di Bondowoso Ada yang Digaji Rp 15 Ribu per Bulan, Mereka Sambat: Budak Bersepatu
PERISTIWA Demo Sopir Truk di Purbalingga, Berharap Mereka Terlindungi dan Dipermudah Uji KIR

Ratusan sopir truk di Purbalingga mendesak pemerintah mempermudah uji kendaraan bermotor (KIR).

Kamis 19-Jun-2025 21:01 WIB

Demo Sopir Truk di Purbalingga, Berharap Mereka Terlindungi dan Dipermudah Uji KIR
PERISTIWA Iran Hancurkan Kilang Minyak di Haifa Israel, Pembangkit Listrik Rusak Parah, Kota Gelap Gulita

Pihak Israel mengklaim mereka memprediksi tidak akan terjadi kekurangan bahan bakar, khususnya untuk kebutuhan domestik.

Rabu 18-Jun-2025 21:04 WIB

Iran Hancurkan Kilang Minyak di Haifa Israel, Pembangkit Listrik Rusak Parah, Kota Gelap Gulita
PERISTIWA Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...

Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB

Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal

2 Komentar

  • c**********E
    msaiv******@**ail.com

  • c**********E
    msaiv******@**ail.com

Tulis Komentar

Rekomendasi