Buruh Bakal Demo di Kemnaker, Tuntut Naik Gaji dan Tolak PHK di Tengah Isu Resesi

Foto : detik

brominemedia.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka membawa empat tuntutan.

"Dalam aksi ini, buruh mengusung empat tuntutan. Pertama menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13%. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi global karena di Indonesia tidak ada resesi. Ketiga, menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan yang keempat, mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keteranganya, Jumat (4/11/2022).

Said Iqbal mengatakan demo buruh itu tak hanya dilakukan di Kantor Kemnaker RI. Dia menyebut aksi itu juga digelar di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Aksi juga dilakukan di beberapa kota industri seperti Serang di Banten, Bandung di Jabar. Semarang di Jateng, Batam di Kepri, Medan di Sumut, dan di beberapa kota industri lain," ujarnya.

Dia mengatakan isu tentang PHK terhadap 45 ribu buruh garmen, tekstil, dan atomotif tidaklah benar. Menurutnya, isu PHK itu sengaja dibuat untuk memunculkan narasi resesi maka upah buruh tak perlu naik di tahun 2023 mendatang.

"Kabar mengenai 45 ribu garmen dan tekstil yang di PHK tidak benar. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor automotif," ucapnya.

"Kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia," imbuhnya.

Dia mengatakan beredarnya isu itu akan merugikan buruh lantaran dapat dimanfaatkan oleh pengusaha nakal untuk melakukan PHK buruh dengan pesangon murah. Dia menyebut Indonesia tak akan mengalami resesi karena pertumbuhan ekonominya yang baik.

"Indonesia adalah negara terkaya nonor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonominya nomor 3 terbaik sedunia. Ditambah dengan dua quartal pertumbuhan ekonominya positif. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut tidak ada PHK karena alasan resesi," ujarnya.

Selain itu, dia menuturkan buruh juga menuntut kenaikan upah sebesar 6,5 persen. Dia menegaskan buruh menolak PP No 36 yang merupakan turunan dari Omnibus Law.

"Inflansi Januari-Desember diperkirakan sebesar 6,5%. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%. Jika dijumlah, nilainya 11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6%. Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13%," tuturnya.

"Kami menolak PP No 36 yang merupakan aturan turunan dari Omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," tambahnya.

Diketahui, selain Aksi 411 dari Persaudaraan Alumni (AP) 212, elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo di hari yang sama. Perkiraan peserta aksi 1.000 orang dengan tuntutan tolak pembatalan upah menggunakan PP Nomor 36 dan naikkan upah minimum tahun 2023.

"Berkaitan dengan adanya aksi massa tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan 3.790 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (3/11/2022).