Selasa 30-May-2023 07:22 WIB
439

Foto : fajar
brominemedia.com--Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo
meyakini kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris
(KST) di Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri
atau pihak asing.
“Saya kira tidak ada,” kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pengukuhan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak
mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia.
“Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan
(senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa
masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.
Menurut dia, senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil
rampasan dari TNI/Polri.
“Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil
perampasan dari TNI, menembak TNI. Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya
(mereka) tidak ada,” ujarnya.
Untuk diketahui enam kabupaten di Papua ditetapkan sebagai
wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.
Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang
masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Tiga lainnya, yaitu Puncak, Puncak
Jaya, dan Intan Jaya berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Menurut Nikolaus, persoalan di tanah Papua, khususnya Papua
Pegunungan adalah persoalan sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah
dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Dia mengatakan diperlukan pembangunan infrastruktur,
khususnya jalan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di tanah Papua,
khususnya Papua Pegunungan.
Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan program lebih
khusus di tanah Papua terkait pembangunan di sana.
“Kalau bisa ada program extraordinary. Misalnya pembangunan
jalan, ini penting. Sampai sekarang kan jalan masih belum bisa terlewati, belum
bisa berjalan dengan baik, jalan provinsi dengan provinsi, provinsi dengan
kabupaten, itu kan sampai sekarang belum baik,” ujar dia.
Nikolaus meyakini apabila masyarakat sudah menikmati
pembangunan maka tidak akan ada kelompok yang mengganggu keamanan di Papua.
Dia mengatakan sampai saat ini wilayah Papua Pegunungan hanya
bisa dicapai dengan pesawat yang biayanya cukup tinggi.
Akibatnya harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya
semen, yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 hanya untuk satu sak
semen.
“Semen sudah Rp500-Rp800 satu sak, semen saja. Rp500-Rp800
ribu,” ujar dia.
“Di (Pulau) Jawa kampung dekat, masyarakat banyak, perumahan
juga ada. Di sana (Papua) tidak ada. (Antara) kampung satu dengan kampung satu,
tidak ada orang. Di pertengahan pun tidak ada orang. Jalan buntu semua, mereka
harus memikul (barang), harus jalan kaki, ini penyebabnya di situ. Kami harap
pemerintah pusat membangun Papua dengan program extraordinary,” ujar dia.
Konten Terkait
GM FKPPI menegaskan sikapnya untuk menindaklanjuti ajakan Asisten Teritorial (ASTER) Mabes TNI menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
Selasa 02-Sep-2025 21:19 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini ditujukan memperkuat kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Kamis 28-Aug-2025 21:03 WIB
Pasca kebakaran yang melalap badan pesawat, pihak bandara bersama aparat keamanan (Apkam) dan Maskapai Amole Air langsung melakukan langkah darurat berupa pemindahan bangkai pesawat ke lokasi aman agar tidak mengganggu
Kamis 28-Aug-2025 21:00 WIB
Kementan menegaskan proyeksi ketersediaan beras nasional sebesar 36,98 juta ton berlaku untuk periode Januari-Desember 2025, bukan Januari-September
Selasa 26-Aug-2025 21:04 WIB
Dengan konetivitas yang baik, kita akan mampu membuka isolasi wilayah, memperkuat pertahanan dan keamanan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkat daya saing generasi muda
Senin 25-Aug-2025 20:31 WIB