Foto : detik
brominemedia.com –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Wakil
Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk untuk memimpin badan pengarah ini.
Dilansir dari detikcom, Senin (24/10), Perpres ini
diterbitkan dengan Nomor 121 Tahun 2022. Badan pengarah yang bekerja di bawah
Presiden ini bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi,
dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah
Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Perpres tersebut, Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua dipimpin oleh Wakil
Presiden Ma'ruf Amin sebagai ketuanya.
Kemudian anggota Badan Pengarah Papua terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Perpres tersebut.
Selain itu, ada juga sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif ini bertugas untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Berikut susunan organisasi Badan Pengarah Papua berdasar pasal 5 Perpres No 121 Tahun 2022:
Pasal 5
(1) Badan Pengarah Papua terdiri atas:
a. Ketua : Wakil Presiden;
b. Anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
4. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.
(2) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sekretaris eksekutif.
Konten Terkait
Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam menyatakan dampak dari fitnah yang dilakukan empat akun media sosial terhadap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat luas.Hal itu diutarakan Umam dalam acara Head to Head With Elvira berjudul Dituding Dalang Kasus Ijazah Jokowi, Demokrat Lapor Polisi dikutip dari kanal YouTube CNN, Rabu malam, 7 Januari 2026.Hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY sangat baik, sangat menghormati, saling support.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2026/01/08/693068/demokrat-hubungan-jokowi-dengan-sby-sangat-baik
Kamis 08-Jan-2026 02:22 WIB
Candaan Pandji Pragiwaksono soal fisik Wapres Gibran memicu kontroversi dan menuai kritik karena dinilai mengarah pada body shaming.
Senin 05-Jan-2026 20:09 WIB
Kuasa hukum Roy Suryo menyebut ijazah Jokowi sama misteriusnya dengan Supersemar. Ijazah analog akhirnya ditunjukkan.
Minggu 28-Dec-2025 20:05 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kamis 25-Dec-2025 20:33 WIB
Pernyataan pengacara pihak Eggi Sudjana terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dikritik keras Abdul Gafur Sangadji
Senin 22-Dec-2025 20:21 WIB