All Nasional Internasional
PERISTIWA

Wali Kota Eri Terima 15 Aduan Pungli, Nilainya Rp500 Ribu Hingga Rp1 Juta

Rabu 10-Sep-2025 20:42 WIB 154

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan telah menerima 15 laporan dugaan pungutan liar (pungli) terkait layanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Laporan itu dia terima langsung dari warga melalui pesan WhatsApp maupun media sosial.

“Semua laporan ini akan kami tindaklanjuti. Namun, saya tegaskan jika ada bukti dan terbukti benar, maka sanksinya akan tegas. Setelah ada penandatanganan pernyataan ini, siapapun yang kedapatan melakukan pungli akan langsung diberhentikan,” kata Eri saat di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9).

Dia menyebut nominal uang yang dilaporkan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.

“Jumlahnya macam-macam, ada yang Rp500 ribu, Rp1 juta, bahkan Rp1,5 juta. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kasus pungli sebelumnya juga sempat mencuat di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang.

Eri turun langsung memerintahkan lurah dan camat setempat untuk mengecek laporan keterlibatan seorang Ketua RT.

Eri menyebut,selain ASN, pengurus RT maupun RW yang terbukti melakukan pungli juga akan mendapat sanksi sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun

“Aturannya sudah jelas. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang merugikan warga,” tandasnya.

Dia juga meluruskan soal iuran kampung yang kerap disalahpahami masyarakat.

Menurutnya, iuran kampung berbeda dengan pungli karena merupakan kesepakatan bersama warga, sedangkan layanan adminduk harus gratis.

“Warga jangan takut melapor. Asal ada bukti, pasti kami tindak, tetapi jangan sampai menghakimi tanpa dasar,” pungkasnya.

Share:
PERISTIWA KULINER EVENT OTOMOTIF TREND SAINS

Konten Terkait

KRIMINAL Bawa Bantuan ke Aceh, Relawan Asal Banten Kena Pungli Oknum Petugas Dishub di Palembang

Relawan asal Banten yang membawa bantuan kemanusiaan ke Aceh mengaku mengalami pungli oleh oknum petugas Dishub di Palembang.

Jumat 09-Jan-2026 20:01 WIB

KRIMINAL Inflansi Kota Ambon 2025 Lampaui Batas Nasional, Pemkot Perkuat Pengendalian Harga

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Ambon menegaskan akan mengambil langkah serius untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi.

Jumat 09-Jan-2026 19:59 WIB

PEMERINTAHAN Dana Desa Diprediksi Menyusut, Pelayanan Publik dan Stunting Tetap Jadi Prioritas di Klaten

Camat Gantiwarno menyebut, program lain yang belum mendesak masih bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran daerah.

Selasa 30-Dec-2025 20:12 WIB

PERISTIWA Pemprov Sumbar Akan Gunakan Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur dan Hunian

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tengah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap

Senin 22-Dec-2025 20:20 WIB

RAGAM BREAKING NEWS Gubernur Sumbar Tetapkan UMP 2026 Rp3.182.955., Naik 6,3 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar Tahun 2026

Senin 22-Dec-2025 20:14 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi