Foto : tempo
brominemedia.com -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengganggarkan Rp 23,9 triliun dalam
APBN 2023 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara Negara (IKN) Nusantara di
Kalimantan Timur. Nantinya, mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk
proyek infrastruktur.
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, anggaran yang
akan digunakan untuk proyek infrastruktur di IKN adalah sebesar Rp 21 triliun.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Basuki Hadimuljono menuturkan, pihaknya akan melelang paket proyek
pembangunan IKN dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun.
"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun untuk sekitar 30
paket," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti diberitakan oleh Tempo.co,
Selasa, 17 Januari 2023.
Basuki mengatakan paket proyek tersebut untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang dikerjakan oleh APBN melalui Kementerian PUPR. Pihaknya memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada 2024.
Adapun target pembangunan ini akan dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai pada 2024.
KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
Pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non-APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wakil presiden.
Sementara non-APBN menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.
Untuk saat ini, progres pembangunan IKN telah mencapai 15 persen yang mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, rusun untuk pekerja, hingga jembatan.
Konten Terkait
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemerintah menghapus THR, gaji 13 dan 14 di tahun 2025, tapi MenPAN RB Rini Widyantini berkata lain.
Kamis 06-Feb-2025 20:32 WIB
Saat ini memang terjadi dualisme kepengurusan Kadin. Diketahui, sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin antara Arsyad Rasyid
Jumat 04-Oct-2024 20:27 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp 243,9 triliun. Apa alasannya?
Selasa 23-May-2023 00:04 WIB
Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang sebagai panitia seleksi Dewan Komisioner OJK. Selain Sri Mulyani yang masuk daftar, siapa saja lainnya?
Selasa 28-Mar-2023 04:43 WIB
Sri Mulyani buka-bukaan soal transaksi Rp 349 T yang sempat disebut berada di kemeneterianya. Sri Mulyani juga mengungkap secara detail angka Rp 349 T itu.
Selasa 28-Mar-2023 04:30 WIB