Foto : brominemedia.com
Brominemedia.com - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai Mahkamah
Konstitusi (MK) telah tercemar tradisi terkait putusan batasan usia
capres-cawapres . Pernyataan itu sekaligus menanggapi perbedaan pendapat (dissenting
opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023
tentang gugatan batas usia capres-cawapres.
Dalam pendapatnya, Saldi mengakui ada peristiwa aneh saat memutus
perkara kepala daerah bisa maju pilpres meski di bawah umur 40 tahun. LaNyalla
merasa hal itu telah menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan karena
semua lembaga sudah berpolitik praktis, termasuk hakim konstitusi.
“Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK sebagai
the guardian of constitution sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat
buruk bagi Indonesia,” ujar LaNyalla dalam keterangan resminya yang dikutip,
Selasa (17/10/2023).
Lebih lanjut, LaNyalla merasa negeri ini semakin kehilangan jati diri,
dan nilai-nilai adab, etika, dan moral. Perasaan itu, lanjutnya, mulai terlihat
sejak Indonesia menganut sistem liberal dengan pemilihan presiden dan kepala
daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan.
“Negara yang menganut liberalisme
dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai
dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga
perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu dan mendapat pemakluman
dari elite. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,”
jelas LaNyalla.
Ia pun menyinggung soal batas usia capres dan cawapres. Menurutnya,
Indonesia tak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau
Skandinavia sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa
secara usia.
"Karena negara ini berdasarkan ketuhanan, maka tradisi di dalam
pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan.
Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan uji
coba,” katanya.
Kendati demikian, LaNyalla merasa sudah saatnya Indonesia menyadari bila
sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Untuk
itu, ia merasa negeri ini harus kembali ke falsafah dasar bangsa.
“Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru,
tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara
benar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh
dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia
capres-cawapres.
"Sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi pada 11 April 2017
atau sekitar enam setengah tahun lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa
aneh yang luar biasa," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion dalam
putusan tersebut, Senin (16/10/2023).
Saldi melanjutkan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus
perkara gelombang pertama pada 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak
ikut memutus perkara.
"Hasilnya enam hakim konstitusi sepakat menolak dan memposisikan
Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk
undang-undang," kata Saldi.
Selanjutnya, dalam perkara
gelombang kedua yakni perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua MK
Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para
hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan.
MK mengabulkan syarat calon presiden dan calon wakil presiden
(capres-cawapres) berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai
kepala daerah.
Konten Terkait
Masuknya pelaku UMKM Jawa Barat ke platform marketplace tidak serta-merta membuat mereka mampu bersaing.
Jumat 04-Jul-2025 20:54 WIB
Menurut Mu’ti, implementasi putusan MK tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut, termasuk soal kesiapan anggaran negara tahun 2025.
Selasa 01-Jul-2025 21:03 WIB
Demi ciptakan daya saing yang kuat, Polinema Malang Dorong UMKM Blitar Kuasai Pasar Digital Lewat Konten Ciamik
Senin 30-Jun-2025 21:14 WIB
Grup band legendaris, Peterpan akan tampil dalam proyek bertajuk The Journey Continues yang rencananya digelar di Bandung pada 31 Agustus 2025.
Jumat 27-Jun-2025 20:37 WIB
Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB