Foto : suara
brominemedia.com - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024 sampai di telinga Presiden
Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengaku mendukung KPU untuk mengajukan banding.
"Pemerintah mendukung KPU untuk banding," kata
Jokowi di Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin
(6/6/2023).
Hal tersebut disampaikan Jokowi karena menilai putusan PN
Jakpus itu telah menjadi kontroversi. Dirinya juga melihat putusan atas gugatan
Partai Prima tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Namun ia kembali menegaskan kalau pemerintah tetap
berkomitmen mendukung Pemilu 2024 diselenggarakan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
"Ya sudah saya sampaikan berulang kali komitmen
pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran
juga sudah disiapkan dengan baik agar tahapan pemilu kita harap tetap
berjalan," tuturnya.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm
Adapun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (3/2) lalu mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Dengan demikian, maka secara otomatis PN Jakarta Pusat memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Oyong, dikutip dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, diakses dari Jakarta.
Sementara itu, KPU mengaku bakal mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut.
"KPU akan upaya hukum banding," kata Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Konten Terkait
Partai Berkarya menggugat KPU ke PN Jakpus terkait penundaan Pemilu 2024. PAN menyebut PN Jakpus tak punya kewenangan dalam menunda proses pemilu.
Sabtu 08-Apr-2023 05:29 WIB
KPU resmi mengajukan banding atas putusan PN Jakpus soal penundaan tahapan Pemilu. Junimart Girsang yakin KPU akan menang banding.
Sabtu 11-Mar-2023 08:51 WIB
Hal tersebut disampaikan Jokowi karena menilai putusan PN Jakpus itu telah menjadi kontroversi.
Senin 06-Mar-2023 12:40 WIB
PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal. KPU bakal ajukan banding.
Jumat 03-Mar-2023 07:33 WIB
PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Putusan diketok oleh 3 hakim.
Jumat 03-Mar-2023 06:15 WIB