PEMERINTAHAN

Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS 2024, BKN: Akan Ada Pembekalan untuk Peserta

Minggu 09-Mar-2025 20:50 WIB 101

Foto : fajar

Brominemedia.com – Pemerintah resmi mengubah jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Keputusan ini diambil setelah rapat kerja antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR yang digelar pada Rabu, 5 Maret 2025, di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pengangkatan CPNS 2024 yang semula dijadwalkan pada 1 Maret 2025, diundur menjadi 1 Oktober 2025.

Kebijakan ini menimbulkan polemik, terutama bagi peserta yang telah lulus seleksi CPNS 2024 dan telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya untuk mempersiapkan diri sesuai jadwal awal.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, memahami keresahan yang muncul akibat perubahan jadwal ini.

Dalam siaran di kanal YouTube Kementerian PANRB pada Kamis, 6 Maret 2025, Aba menjelaskan bahwa banyak peserta yang telah keluar dari pekerjaan lama karena mengacu pada jadwal pengangkatan sebelumnya.

“Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi keluar, lalu ini ada waktu pengangkatan 1 Oktober 2025,” ujar Aba.

Sementara itu, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyoroti bahwa perubahan jadwal ini berdampak lebih besar bagi peserta lulus CPNS yang bukan berasal dari tenaga honorer di instansi pemerintah.

Untuk mengatasi jeda waktu sebelum pengangkatan resmi, BKN meminta instansi terkait untuk memberikan pembekalan kepada peserta lulus CPNS, baik secara daring maupun luring.

Mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya langsung sudah move-on, dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin berbeda, maka sambil menunggu Oktober itu akan diberikan pembekalan” ujar Haryomo.

Pembekalan ini bertujuan agar peserta lebih memahami budaya kerja di instansi pemerintah serta peraturan yang berlaku.

“Jadi nanti apa saja sih yang wajib dilakukan oleh seorang ASN? Apa yang tidak boleh? Gimana sanksinya? Sehingga itu diharapkan bisa membuat para CPNS maupun PPPK sudah mengetahui betul," pungkas Haryomo.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Sekjen Gerindra Minta Kader Semangat Bekerja Agar Rakyat Inginkan Prabowo 2 Periode

Meski Prabowo menginginkan agar para kader tidak terlalu menyerukan dua periode, namun Muzani tetap meminta mereka untuk terus bekerja dengan baik, agar harapan itu bisa dicapai. Menurutnya, semangat menjadikan Prabowo presiden dua periode harus dikobarkan.

Minggu 18-May-2025 21:15 WIB

PEMERINTAHAN Kapolres Belitung Timur Pimpin Sertijab 12 Pejabat, Kompol Deddy Nuary Jabat Wakapolres

Polres Belitung Timur melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama yang dipimpin oleh Kapolres.

Jumat 16-May-2025 20:48 WIB

PERISTIWA Tokoh Rekat Indonesia Heikal Safar Gabung DPP GRIB Jaya

Sekjen Rekat Indonesia Raya, Heikal Safar resmi bergabung dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya. Dalam ormas yang dipimpin Hercules ini Heikal didaulat menjadi Wakil Ketum Umum 1.

Jumat 16-May-2025 20:47 WIB

PEMERINTAHAN Pemkab Rejang Lebong Temukan 135 Motor Dinas Belum Dikembalikan, Respon Bupati Fikri Thobari

Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari SE MAP, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kelanjutan dari inventarisasi kendaraan roda empat sebelumnya.

Jumat 16-May-2025 20:43 WIB

KRIMINAL Operasi Berantas Jaya 2025, Polisi Tangkap 1.197 Preman hingga Oknum Ormas

Dalam sepekan pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2025, polisi berhasil menangkap 1.197 orang, dengan 125 di antaranya dijadikan tersangka. Sementara 1.072 orang sisanya tetap dikenakan wajib lapor dan masih terus dalam pemantauan kepolisian.

Jumat 16-May-2025 20:43 WIB

Tulis Komentar