FINANCE

Pemerintah Impor Beras 200 Ribu Ton, Zulhas: Saya Beri Izin 500 Ribu Ton, Bisa Dibeli Kapan pun

Rabu 07-Dec-2022 13:00 WIB 140

Foto : tempo

brominemedia.com- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal keputusan pemerintah mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton bulan ini. Ia mengaku Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru sudah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton.

"Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan," ucap Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Desember 2022.

Namun saat dikonfirmasi perihal waktu importasi beras yang diizinkan Kemendag, Zulhas mengaku tidak tahu. Ia mengatakan Bulog bisa mengimpor beras kapan saja asalkan dengan batas 500 ribu ton. Sementara Badan Pangan Nasional tadi malam menyatakan telah siap mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah di gudang Bulog.

"Saya enggak tahu yang tau diperlukan Bulog dan Bapanas. Apa stok Bulognya sudah banyak nanti kita rapatkan lagi," kata Zulhas.

Zulhas juga tidak tahu dari negara mana beras impor itu berasal. "Saya kurang tau dari mana belinya, saya hanya kasih izin saja," tuturnya. Begitu pun perihal harga, menurutnya, hanya Bulog yang mengetahui apakah harga beras impor tersebut lebih murah dibandingkan harga beras lokal.

Ia menjelaskan Kemendag sebetulnya sudah menolak impor beras dua kali dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait pangan. Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan hasil panen dalam negeri surplus. Ia pun diperintahkan untuk mendampingi Menteri Pertanian memverifikasi data ketersediaan beras di lapangan. Namun setelah diberi waktu enam hari, kata dia, Kementan maupun Kemendag belum berhasil menyediakan beras itu.

"Sudah ditambah enam hari kerja lagi juga belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis," kata Zulhas.

Meski telah menolak, akhirnya Kemendag memberikan izin impor setelah diadakan ratas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ratas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Jokowi. Alhasil, pemerintah sepakat menambah cadangan Bulog melalui impor.

Menurut dia, beras itu pun kini sudah dipesan. "Apakah sudah masuk atau belum,itu tergantung pada keadaan stok diperlukan atau tidak atau bulog, tapi saya sudah taken," kata dia.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah resmi mengumumkan soal impor beras tersebut. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah siap mengimpor 200 ribu ton beras komersial.

"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," ujar Arief Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 6 Desember 2022.

Ia kemudian menekankan stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Penggunaannya juga akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang masuk ke pasar. Namun, Arief tidak menjelaskan dari mana asal negara beras impor tersebut.

Ia juga berjanji impor beras ini tidak akan mengganggu hasil panen petani maupun harga gabah nantinya. Alasan dia, beras impor itu hanya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.

“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucap Arief.

Arief berujar importasi beras komersial itu hanya dilakukan untuk pada akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Selanjutnya, Bulog akan menyerap hasil panen dalam negeri pada Februari hingga Maret 2023 hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton sesuai target.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR untuk Akses Rumah Subsidi, Ini Tantangannya

Pemerintah resmi mengubah kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan penghasilan untuk mengakses rumah subsidi lewat skema FLPP

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

PERISTIWA Jaga Pasokan Pangan, Pemerintah Bakal Bangun 20 Ribu Ha Tambak Tahun Ini

Tambak yang dibangun tersebut akan kembangkan untuk budidaya udang dan pengembangan perikanan tangkap

Selasa 08-Apr-2025 20:27 WIB

PERISTIWA Komisi II DPR Apresiasi Pemerintah soal Pengangkatan PPPK 2024, Ini Kabar Gembira

Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait percepatan pengangkataan PPPK dan CPNS 2024.

Senin 17-Mar-2025 20:45 WIB

PERISTIWA Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB

PEMERINTAHAN Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS 2024, BKN: Akan Ada Pembekalan untuk Peserta

Pemerintah resmi mengubah jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Keputusan...

Minggu 09-Mar-2025 20:50 WIB

Tulis Komentar