Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah peristiwa banjir bandang di Sumatera menjadi indikasi bahwa pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.
Hal ini disampaikan Fernando saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Senin (1/12/2025).
Menurut Fernando, aksi penjarahan 'terpaksa' dilakukan warga karena mereka masih mengalami kesulitan, dan bantuan belum kunjung tiba.
Aksi penjarahan tersebut pun menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah pusat dalam menanggulangi bencana di Sumatra belum sesuai dengan yang diharapkan warga.
"Ada beberapa kejadian yang patut mendapat perhatian. misalnya terkait dengan penjarahan salah satu minimarket, terus gudang BULOG," ujar Fernando.
"Ini menandakan bahwa gerak pemerintah itu belum sesuai dengan harapan dari masyarakat sehingga mereka masih tetap mengalami kesulitan."
"Kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya sudah mereka dapatkan terkait dengan untuk bertahan hidup itu belum bisa didapatkan dari pemerintah pusat maupun daerah."
"Sehingga, terjadi penjarahan."
"Walaupun tindakan tersebut bisa dimaklumi, hal ini menunjukkan bagaimana kerja pemerintah pusat terkait dengan penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat belum sesuai dengan harapan masyarakat."
Banjir bandang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Adapun banjir dan tanah longsor di ketiga wilayah tersebut terjadi setelah hujan lebat mengguyur sejak Senin (24/11/2025).
Hujan intensitas tinggi timbul seiring munculnya Bibit Siklon 95B yang menguat menjadi Siklon Tropis Senyar, sebuah fenomena alam yang terbilang langka.
Sebab, siklon tropis sangat jarang terbentuk di wilayah Khatulistiwa, dan Indonesia selama ini dikenal cukup aman dari terjangan jenis badai berkekuatan besar, dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 kilometer (km) itu.
Munculnya siklon tropis di area Khatulistiwa juga diduga kuat dipicu oleh pemanasan global dan krisis iklim.
Selain itu, banjir bandang dan tanah longsor terjadi karena faktor manusia, maraknya deforestasi atau penggundulan hutan untuk tambang maupun perkebunan, serta kerusakan tata ruang (penyempitan dan pendangkalan Daerah Aliran Sungai atau DAS), hingga rusaknya ekosistem.
Akibat peristiwa ini, ratusan orang tewas maupun hilang, ribuan orang terluka, hingga ratusan ribu orang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.
Banjir bandang juga memutus akses jalan maupun jembatan, menyebabkan listrik padam, saluran komunikasi terganggu, sehingga banyak warga yang terisolir.
Di tengah peristiwa banjir di Sumatra, sejumlah aksi penjarahan terjadi. Warga melakukannya karena terhimpit kondisi sekaligus desakan untuk bertahan hidup.
Sejumlah rekaman penjarahan di minimarket dan gudang BULOG (Badan Urusan Logistik) pun viral, serta menurut pemberitaan yang beredar, aksi tersebut terjadi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Sibolga.
Salah satu video yang beredar menunjukkan warga mulai menjarah minimarket di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (29/11/2025).
Buntut dari aksi tersebut, 16 warga diamankan polisi.
Wakil Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Surya, berharap 16 orang yang diamankan polisi tersebut bisa diselesaikan tanpa diproses hukum.
"Mudah-mudahan penanganan ini segera selesai, tidak ada masalah," kata Surya, di posko darurat bencana Pemrov Sumut, di Jalan AH Nasution Medan, Senin (1/12/2025).
Surya mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Polres Sibolga yang mengamankan terduga pelaku penjarahan.
Ia berharap kebijaksanaan Kepolisian tidak memproses hukum mereka karena situasi dan kondisi saat itu kesusahan akibat bencana.
"Ya, kita harapkan ya, kita nanti bicarakan dengan pihak aparat penegak hukum, ya, karena yang di, mungkin yang masyarakat itu juga masyarakat yang berdampak, itu juga ya kan? Banjir. Iya. Kita minta lakukan kebijaksanaan penegak hukum," tambahnya, dikutip dari Tribun-Medan.com.
Pemerintah Diharapkan Bisa Segera Atasi Situasi
Lebih lanjut terkait aksi penjarahan di tengah banjir yang melanda Sumatra, Fernando mengungkapkan harapan, agar pemerintah pusat dan daerah dapat segera mengatasi situasi.
"Jadi, kita berharap sekali pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk segera mengatasi situasi yang saat ini masih betul-betul membutuhkan perhatian pemerintah." tutur Fernando.
"Masyarakat yang saat ini masih kesulitan untuk bisa bertahan hidup karena memang kebutuhan yang mereka harapkan masih tidak terpenuhi, harus bisa segera teratasi."
Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa mendata sekaligus mengenali wilayah masing-masing agar dapat segera mendapat bantuan maupun dilakukan tanggap darurat.
Hal tersebut juga penting untuk mewujudkan kolaborasi antara pemerintah pusat maupun daerah.
"Dan di sinilah peran dari pemerintahan daerah untuk bisa memahami, mengenal, situasi di daerahnya masing-masing mana yang harus segera dilakukan penyerahan bantuan, terus dilakukan penanggulangan, dan yang lainnya," kata Fernando.
"Supaya ketika ada kolaborasi yang dibutuhkan untuk penanggulangan itu baik itu dengan pemerintah pusat pemerintah provinsi, pemerintah pusat ini bisa betul-betul segera dilaksanakan."
Fernando juga berharap, pemerintah melakukan respon yang cepat sehingga warga terdampak banjir, terutama yang terisolir, dapat segera mendapat bantuan.
"Jadi, kita berharap penanggulangan ini tidak berlarut-larut sehingga yang masih terisolir bisa segera teratasi dan mereka bisa mendapatkan akses agar mereka bisa tetap bertahan hidup," pungkas Fernando.
UPDATE JUMLAH KORBAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memberikan update atau pembaruan mengenai jumlah korban dan kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.
Menurut update rekapitulasi di situs gis.bnpb.go.id pada Selasa (2/12/2025) petang pukul 19.59 WIB, jumlah korban tewas dalam banjir dan tanah longsor di Sumatera kini tercatat 744 jiwa.
Sementara, ada 551 orang yang dilaporkan hilang.
Sebanyak 2.564 orang mengalami luka-luka.
Total, ada 3,3 juta warga yang terdampak, serta 1,1 juta warga harus mengungsi.
Untuk data kerusakan di 50 kabupaten terdampak, sekitar lebih dari 3.600 unit rumah mengalami rusak berat, 2.100an unit rumah rusak sedang, dan 3.700an rumah mengalami rusak ringan.
Lalu, ada 323 fasilitas pendidikan rusak, dan 299 unit jembatan rusak.
Konten Terkait
PERISTIWA
Hari Kelima di Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Buka Akses ke Tukka
Tapanuli Tengah,- Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, masih berada dalam status darurat pascabencana. Akses menuju wilayah tersebut sangat terbatas akibat jalan yang tertutup material longsor dan sungai yang tersumbat, sehingga menghambat distribusi bantuan kepada warga terdampak. Warga di sekitar Tukka meminta alat berat untuk membersihkan material longsor yang menimbun rumah mereka, sekaligus membuka kembali akses jalan [...]
Selasa 02-Dec-2025 20:23 WIB
