All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

Legislator Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan WFH Tidak Ganggu Pelayanan Publik

Selasa 16-Apr-2024 21:11 WIB 86

Foto : wartakota

Brominemedia.com - Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk memastikan, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Selasa (16/4/2024) dan Rabu (17/4/2024) tidak mengganggu pelayanan publik.

Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Garis besarnya, WFH tetap tidak boleh mengabaikan sektor pelayanan publik. Pemprov harus mengantisipasi potensi terganggunya sektor pelayanan publik saat arus balik lebaran ke Jakarta,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo pada Selasa (16/4/2024).


Menurutnya, imbauan WFH juga tidak boleh menurunkan etos kerja dari ASN di lingkungan birokrasi Pemprov DKI.

Satuan perangkat kerja daerah (SKPD) terkait seperti BKD dan Inspektorat juga harus mengawasi kinerja dan pelayanan publik.

“Pemerintah harus memastikan ASN di sektor pelayanan publik tidak terlihat berkeliaran di tempat umum pada saat jam kerja dan pulang pada waktunya,” ucapnya.


Politisi PDI Perjuangan ini juga tak mempersoalkan adanya kebijakan WFH di kalangan ASN. Apalagi jika kondisi mereka memang tidak memungkinkan bekerja di kantor, dan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran Idulfitri 1445 H.

“Sepanjang kondisinya mendesak dan secara kalkulatif dapat mengurangi kepadatan arus balik hari raya bisa saja diputuskan hal tersebut, namun mesti cermat dan produktif secara dampaknya,” pungkas Rio.

Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta memastikan, aparatur sipil negara (ASN) diperkenankan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Selasa (16/4/2024) dan Rabu (17/4/2024).

Namun kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai yang terkendala hambatan untuk bekerja di kantor.

“Dalam arti gini, kami kan tak bisa hindar jika ada case (kasus), kemarin koordinasi ke kami, anaknya (pegawai) masuk RS sehingga yang bersangkutan harus nemenin anaknya, dia boleh WFH,” kata Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya di Balai Kota DKI pada Selasa (16/4/2024).

Maria mengatakan, pegawai yang sakit atau diharuskan beristirahat di rumah, juga diperbolehkan WFH. Artinya, pemerintah daerah memberlakukan sistem kerja yang fleksibel bagi pegawai yang tetap ingin bekerja.

“Ada lagi yang bersangkutan sakit sehingga harus berobat di tempat tertentu, yang seperti itu kami beri WFH,” ujarnya.


Menurut Maria, para kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD) telah memberikan peringatan kepada anak buahnya untuk tetap bekerja di kantor mulai Selasa (16/4/2024).


Karena itu, seharusnya tidak ada lagi pegawai yang beralasan terlambat maupun absen ke kantor karena masih di dalam perjalanan setelah mudik lebaran Idulfitri 1445 H.


“Dari informasi sebelumnya Pak Gubernur sampaikan tidak ada cuti setelah itu (Selasa, 16/4/2024). Jadi masing-masing SKDP sudah warning (memperingatkan) pegawainya sudah harus balik,” ucapnya


“Jadi setelah kami tarik data, kami sampaikan adakah yang ambil WFH, yang pasti SKPD yang laksanakan (layanan) ke masyarakat itu tidak ada (WFH),” lanjutnya. (faf)

Share:
FIKSI FINANCE MUSIK KULINER PERISTIWA TREND

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Legislator Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan WFH Tidak Ganggu Pelayanan Publik

Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah daerah memastikan, kebijakan work from home (WFH) pada 16-17 April 2024 tidak mengganggu pelayanan publik.

Selasa 16-Apr-2024 21:11 WIB

PERISTIWA Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengembuskan napas terakhirnya di RSUP Pertamina. Gembong dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung.

Sabtu 14-Oct-2023 07:23 WIB

PEMERINTAHAN Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dilarang Masuk Gedung DPRD DKI

Kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi dilarang memasuki area Gedung DPRD DKI Jakarta. Aturan itu telah dikerjakan mulai pekan ini.

Kamis 24-Aug-2023 11:07 WIB

TRAVEL Politisi PSI William Aditya Sarana Minta Pemprov DKI Menerapkan WFH Untuk Atasi Kemacetan

Politisi PSI William Aditya Sarana minta Pemprov DKI menerapkan WFH bagi semua kantor swasta untuk mengatasi kemacetan yang tak ada obatnya.

Senin 13-Feb-2023 10:40 WIB

PEMERINTAHAN Hasil Audit Formula E 2022 Untung Rp 5,29 Miliar, DPRD DKI Nilai Tidak Masuk Akal

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai hasil audit Formula E 2022 yang menyatakan untung Rp 5,29 miliar tidak masuk akal.

Kamis 09-Feb-2023 03:22 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi