Kementerian ESDM Siap Gelar Road Test B50 Awal Desember Sebelum Mandatori 2026
Kamis 13-Nov-2025 20:21 WIB
4
Foto : kontan_co_id
Brominemedia.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai uji jalan (road test) program biodiesel B50 pada awal Desember 2025.
Langkah ini menjadi tahap krusial sebelum penerapan mandatori B50 secara nasional pada tahun depan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa uji jalan akan dimulai pada 3 Desember 2025 dan berlangsung secara serentak di enam sektor: otomotif, alat pertanian, pertambangan, perkeretaapian, perkapalan, dan pembangkit listrik (genset).
Durasi pengujian di tiap sektor akan bervariasi antara dua hingga delapan bulan.
“Semua kendaraan sudah disiapkan. Ada truk, alat berat, traktor, kapal, hingga kendaraan pertanian. Uji jalan ini bukan seremoni, tapi benar-benar dilakukan dengan target teknis yang jelas,” ujar Eniya dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
Sebelum pelaksanaan uji jalan, pemerintah telah melakukan pengujian di laboratorium menggunakan dua jenis solar: solar yang beredar di pasar domestik dan solar berstandar Eropa (50 ppm).
Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa solar berstandar Eropa memberikan performa yang lebih baik.
“Komposisi paling ideal di lab adalah B35 dengan tambahan 15% hydrotreated vegetable oil (HVO) dan solar Eropa. Namun untuk uji jalan nanti, kita akan gunakan B50 full FAME tanpa HVO karena harga HVO masih terlalu tinggi,” jelas Eniya.
Meski begitu, ESDM tetap berhati-hati terhadap dampak teknis dari penggunaan B50 terhadap performa kendaraan, terutama pada bagian karet, filter, dan mesin.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan besar jika suplai crude palm oil (CPO) belum mencukupi atau kesiapan teknis belum ideal,” katanya.
Penerapan mandatori B50 masih menunggu hasil kajian dari berbagai aspek, termasuk teknis, teknoekonomi, harga indeks pasar (HIP), serta insentif yang diperlukan.
Salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah pasokan CPO dan produktivitas sawit nasional yang saat ini masih stagnan.
Sebagai alternatif, pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan B50 khusus untuk sektor Public Service Obligation (PSO), sementara sektor non-PSO disesuaikan ke level B35–B40. Dengan skema tersebut, total volume penyerapan biodiesel tetap terjaga tanpa mengganggu ketersediaan pasokan nasional.