FINANCE

Kata Ekonom Soal Solusi Pencegahan Kenaikan Harga BBM

Selasa 23-Aug-2022 06:05 WIB 528

Foto : jpnn

brominemedia.com – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memberikan solusi untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya menghentikan kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri berskala besar dibandingkan menaikkan harga.

“Win-win solution-nya adalah pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar,” kata Bhima di Jakarta, Senin (22/8).

Bhima menyebut dengan menutup kebocoran BBM maka pemerintah bisa hemat pengeluaran subsidi, mengingat 93 persen konsumsi Solar adalah jenis subsidi. Dia mencontohkan pemerintah harus mengatur kebocoran penggunaan Solar bersubsidi di truk yang mengangkut hasil tambang dan sawit.

"Kebijakan yang lebih baik dibandingkan menaikkan harga jenis Pertalite dan Solar," ungkapnya.

Bhima mengingatkan kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya.

Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.

“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menggunakan surplus APBN yang hingga Juli 2022 mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB untuk menambal subsidi. Selain itu, pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur dan belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pusat untuk menambal subsidi energi.

“Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgent dan mengorbankan subsidi energi,” tegas Bhima.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN KPK Resmi Tahan Lima Tersangka Baru Penyuap Karna Suswandi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka baru dalam perkara pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Mereka merupakan pihak pemberi suap.Hari ini .

Selasa 04-Nov-2025 20:53 WIB

PEMERINTAHAN Dukung Pemerataan Akses Air Bersih di Daerah, Nusa Halmahera Minerals Revitalisasi Jaringan Air di Desa Kusu Lovra

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui NHM Peduli merevitalisasi jaringan air bersih di Desa Kusu Lovra, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.

Jumat 31-Oct-2025 21:11 WIB

PEMERINTAHAN Sharing Session SINDOnews Ajak Gen Z Berani Tentukan Arah dan Berkontribusi Nyata

Generasi Z didorong untuk berani menentukan arah masa depan dan berkontribusi secara nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

PEMERINTAHAN BRICS Lanjutkan Dedolarisasi, China Buang Dolar AS Rp860 Triliun

Bank-bank di China membantu nasabah mereka melepas mata uang asing senilai USD51,8 miliar atau setara Rp860 triliun jumlah tertinggi sejak 2020.

Minggu 26-Oct-2025 20:23 WIB

PEMERINTAHAN Pembiayaan Produktif Fintech Lending Menyusut, AFPI: Dampak Ketidakpastian Ekonomi

Porsi pembiayaan fintech ke sektor produktif per Agustus 2025 capai Rp 29,64 triliun atau 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri

Jumat 17-Oct-2025 20:17 WIB

Tulis Komentar