IPHI Siap jadi Mitra Strategis Pemerintah Tanggulangi 5 Krisis
Jumat 14-Feb-2025 20:36 WIB
150
Foto : rmol
Brominemedia.com – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menjadi mitra yang sangat strategis dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis yang saat ini sedang dialami bangsa. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki, maka warga Indonesia yang mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam ke 5, mempunyai potensi yang besar dalam berkontribusi terhadap suksesnya program pemerintah.
Demikian disampaikan Ketua Umum IPHI, H Erman Suparno saat berkunjung ke Pesanggrahan Bung Karno, di Kota Parapat Danau Toba, Simalungun, Jumat, 14 Februari 2025.
“Ada 11 juta lebih yang menjadi anggota IPHI yakni mereka yang purna melaksanakan ibadah haji dan yang antri untuk menunaikan ibadah Haji ada sekitar 5,7 juta jiwa. Mereka adalah sumber daya manusia yang memiliki latar belakang keilmuan, kemampuan dan kapasitas dalam membantu pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun bangsa,” katanya yang dalam kunjungan ini didampingi Sekjen IPHI H Bambang Irianto dan Ketua IPHI Sumatera Utara, H Rahudman Harahap.
Erman Suparno menjelaskan, dalam kajiannya IPHI menilai ada 5 krisis yang sedang dialami bangsa Indonesia dan saat ini sedang menjadi fokus pembenahan Presiden Prabowo Subianto. Krisis tersebut menyangkut masalah moral dah akhlak, utang jatuh tempo, pendidikan, kesehatan hingga krisis pangan.
Terkait krisis itu, IPHI harus menjadi yang terdepan dalam memberikan kontribusi yang dimulai dari mendorong penguatan moral dan akhlak baik di masyarakat maupun di pesantren dan instansi pendidikan lain. Hal yang sama juga harus dilakukan pada bidang kesehatan hingga pangan.
“Makanya IPHI juga punya program food estate IPHI baik sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Dalam semua kontribusi mengatasi krisis inilah inilah IPHI dapat memaknai mabrur dan mabrurah para anggota mereka sebagai seorang haji,” pungkasnya.
Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Andi Saputra, menegaskan vonis Tom Lembong diambil majelis hakim murni berdasarkan fakta hukum.