Duga Ada Unsur Gratifikasi di Pelaksanaan Haji 2024, Pansus DPR Minta Menag Tak Mangkir
Kamis 19-Sep-2024 20:24 WIB
107
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Marwan Jafar, menduga ada unsur gratifikasi dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan haji tahun 2024.
Karena itu, Marwan menilai kehadiran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sangat penting dalam rapat pansus haji di DPR.
"Meskipun paling jelek Menteri Agama tidak hadir dalam pansus, tetapi pansus sudah mempunyai kesimpulan bahwa dia melanggar banyak undang-undang, termasuk salah satunya adalah yang paling penting di situ ada unsur gratifikasi," kata Anggota Pansus DPR RI Marwan Jafar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Menurut Marwan, aparat penegak hukum perlu untuk dilibatkan dalan penelusuran kejanggalan terkait pelaksanaan haji tahun ini.
"Memang layak para penegak hukum untuk segera menelusuri ketidakberesan haji tahun 2024, termasuk haji tahun 2023 dan kebelakangnya terus," ucap dia.
Marwan mengungkapkan beberapa indikator adanya kejanggalan dalam pelaksanaan haji di antaranya terkait kemungkinan kuota haji yang dijual.
Pansus Haji juga menduga ada dugaan permainan vendor nakal dalam proses pengadaan ibadah haji.
"Karena kemungkinan space itu dijual. Kemungkinan. Jadi pemerintah Arab Saudi ngasih 20.000 itu, space-nya sudah disiapkan juga. Kenapa? Di sini ada tenda yang diisi laki-laki dan perempuan, ada tenda yang sesak, ada yang travel yang nakal, ada vendor-vendor yang nakal, dan seterusnya," ungkapnya.
Kejanggalan lain soal makanan hingga penginapan para jamaah.
Marwan menyebut makanan untuk para jemaah menggunakan vendor katering namun mereka mendapat makanan siap saji.
"Terus kemudian soal pemondokan. Pemondokan itu oleh travel misalnya cuma dikasih tiga malam di hotel. Tapi selebihnya itu ditempatkan di hotel-hotel transit sehingga para jamaah kita ini mengalami ketidaknyamanan dan sekaligus tempatnya juga tidak menentu," kata Marwan.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan,aman, dan sesuai prinsip syariah.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA —Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sekaligus pengisian kuota bagi jamaah haji khusus memasuki hari kedua. Hingga Kamis (30/1/2025), sudah ada 3.570 jamaah haji khusus yang melunasi biaya...