PERISTIWA

Bukan dari Pihak Asing, Pj Gubernur Papua Pegunungan Beber Sumber Senjata Api KKB

Selasa 30-May-2023 07:22 WIB 368

Foto : fajar

brominemedia.com--Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo meyakini kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing.

“Saya kira tidak ada,” kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pengukuhan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin dikutip dari Antara. 

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia.

“Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.

Menurut dia, senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari TNI/Polri.

“Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI. Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya (mereka) tidak ada,” ujarnya.

Untuk diketahui enam kabupaten di Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.

Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Tiga lainnya, yaitu Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Menurut Nikolaus, persoalan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan adalah persoalan sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dia mengatakan diperlukan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan.

Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan program lebih khusus di tanah Papua terkait pembangunan di sana.

“Kalau bisa ada program extraordinary. Misalnya pembangunan jalan, ini penting. Sampai sekarang kan jalan masih belum bisa terlewati, belum bisa berjalan dengan baik, jalan provinsi dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten, itu kan sampai sekarang belum baik,” ujar dia.

Nikolaus meyakini apabila masyarakat sudah menikmati pembangunan maka tidak akan ada kelompok yang mengganggu keamanan di Papua.

Dia mengatakan sampai saat ini wilayah Papua Pegunungan hanya bisa dicapai dengan pesawat yang biayanya cukup tinggi.

Akibatnya harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya semen, yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 hanya untuk satu sak semen.

“Semen sudah Rp500-Rp800 satu sak, semen saja. Rp500-Rp800 ribu,” ujar dia.

 Dia menekankan kelompok separatis teroris tidak akan bertahan jika pembangunan dan kesejahteraan terus diperbaiki.

“Di (Pulau) Jawa kampung dekat, masyarakat banyak, perumahan juga ada. Di sana (Papua) tidak ada. (Antara) kampung satu dengan kampung satu, tidak ada orang. Di pertengahan pun tidak ada orang. Jalan buntu semua, mereka harus memikul (barang), harus jalan kaki, ini penyebabnya di situ. Kami harap pemerintah pusat membangun Papua dengan program extraordinary,” ujar dia.

 

Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN LPDUK dan Perbasi Teken MoU Pengembangan Industri Basket Nasional

LPDUK Kemenpora (Inaspro) dan Perbasi berkomitmen untuk mengelola dana serta mengembangkan usaha keolahragaan basket Indonesia secara profesional.

Kamis 01-May-2025 20:11 WIB

PEMERINTAHAN Wagup Papua Selatan Dorong Pembentukan Tim Asisten Pemekaran Kabupaten

Anggota DPRP asal pemilihan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengagendakan pemekaran Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel, lalu pemekaran 2 kabupaten baru di Mappi yakn

Senin 14-Apr-2025 23:00 WIB

KRIMINAL Kadis PU Mimika Terseret Dugaan Korupsi Pembangunan Prasarana Aero Sport

Kejaksaan Tinggi Papua menyita barang bukti uang sebesar Rp 300 juta terkait dugaan korupsi pembangunan prasana Aero Sport di SP, Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021.

Rabu 09-Apr-2025 20:40 WIB

KULINER Produktivitas Padi di Bantul Capai 8 Ton Per Hektare, Melebihi Rata-rata Nasional

Kabupaten Bantul mulai panen raya pada awal April 2025. Dalam panen raya kali ini, produktivitas padi di Bantul melebihi rata-rata nasional.

Senin 07-Apr-2025 20:27 WIB

PEMERINTAHAN Terkesan Main-main, KPU Papua “Disemprot” Pj Gubernur

Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Selasa 25-Mar-2025 21:00 WIB

Tulis Komentar