PEMERINTAHAN

AM Hendropriyono Sebut Desakan Copot Gibran Hanya Menutup Fakta Kinerja Pemerintah yang Dinilai Positif

Minggu 04-May-2025 20:02 WIB 464

Foto : fajar

Brominemedia.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, menyebut bahwa desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI merupakan bentuk informasi yang menyesatkan atau hoaks.

Ia bahkan menduga ada pihak yang dengan sengaja memutar ulang isu tersebut di luar konteks waktu demi kepentingan tertentu.

Dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube pribadi Prof Rhenald Kasali, Hendropriyono menjelaskan bahwa isu tersebut seolah-olah mewakili suara seluruh purnawirawan TNI, padahal faktanya tidak demikian.

Ia menyayangkan bahwa persepsi masyarakat tertutup oleh informasi yang tidak utuh karena rendahnya literasi media.

“Sebetulnya kembali kepada penilaian kinerja pemerintah yang lebih 80% dinilai oleh masyarakat. Itu kan tidak terbaca oleh masyarakat yang dalam hal ini literasi media. Jadi masyarakat itu tidak terbaca itu. Jadi dengan rendahnya itu kan masuk mengisi orang-orang yang ingin memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya, dikutip YouTube Rhenald Kasali Minggu (4/5/2025).

Menurutnya, masukan dan kritik memang diperlukan dalam pemerintahan, namun ketika informasi yang dominan bersumber dari narasi menyesatkan, maka capaian positif pemerintah menjadi tidak terlihat oleh publik.

“Jadi ketutup itu Pak, yang 80% pekerjaan itu ketutup semua sehingga masyarakat mendengar seolah-olah suara seluruh. Padahal itu kan diluruskan oleh PPAU duluan ya tanggal 21. PPU saya baca PP Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28. Padahal Pak itu kalau Prof Rhenald baca lagi tuh bulan Februari bukan 17 April.”

Hendropriyono menekankan bahwa penyebaran ulang informasi dari Forum Purnawirawan TNI yang tidak sesuai dengan waktu kejadian adalah bentuk hoaks. Ia menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana sebuah narasi dapat dimanipulasi hanya dengan mengganti konteks waktu kemunculannya.

“Kalau suatu peristiwa diputar kembali dan tidak sesuai dengan konteks waktu, namanya hoax, bebernya.

Pernyataan ini memperkuat argumennya sebelumnya, yang menyebut bahwa desakan tersebut sudah ada sejak Februari namun baru ramai pada pertengahan April. Dengan waktu publikasi yang dimundurkan dan diputar ulang, narasi yang berkembang pun menjadi menyesatkan.

"Padahal Pak pernyataan (Forum Purnawirawan TNI) itu kalau Prof. Reenald baca lagi tuh bulan Februari (dan) diputar lagi 17 April. Nah, kalau sesuatu peristiwa diputar tidak sesuai dengan konteks dan waktu dan namanya hoaks," bebernya.

Dari sudut pandang intelijen, lanjut Hendropriyono, kemunculan ulang isu ini menimbulkan kecurigaan. Ia menduga kuat ada pihak yang tengah bermain di balik kegaduhan tersebut demi kepentingan tertentu.

"Kalau dari intelijen Prof, perbedaan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Berarti ada yang main. Karena kenapa tidak waktu itu ramai? Waktu itu muncul pernyataan tidak ada yang ribut. Ributnya kenapa 2 bulan kemudian? Berarti harus diselidiki oleh intelijen ini ada yang main dan lalu ada yang main ini saya jadi curiga karena saya kira kan intelijen para fungsionir sekarang pasti lebih pintarlah karena lebih tahu kan, karena masa lalu dengan sekarang kan beda tantangannya, beda idealismenya," ungkapnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN 2 Balasan Menohok untuk Pandji Komika Usai Roasting Fisik Wapres Gibran: Pantas Enggak?

Candaan Pandji Pragiwaksono soal fisik Wapres Gibran memicu kontroversi dan menuai kritik karena dinilai mengarah pada body shaming.

Senin 05-Jan-2026 20:09 WIB

KESEHATAN Pemprov Jakarta Klaim Belum Temukan Warga Terkena Superflu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengeklaim belum menemukan adanya kasus Superflu di ibu kota. Meski begitu, warga Jakarta tetap diminta waspada terkait penyebaran penyakit yang disebabkan virus Influenza...

Minggu 04-Jan-2026 20:17 WIB

OTOMOTIF Muncul Percikan Api di Stasiun Bogor dari Kabel Listrik di Atap Kanopi Jalur VIII

Percikan api dari kabel instalasi listrik di atap Kanopi Jalur VIII Stasiun Bogor, Jawa Barat.

Minggu 04-Jan-2026 20:12 WIB

PEMERINTAHAN Dana Desa Diprediksi Menyusut, Pelayanan Publik dan Stunting Tetap Jadi Prioritas di Klaten

Camat Gantiwarno menyebut, program lain yang belum mendesak masih bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran daerah.

Selasa 30-Dec-2025 20:12 WIB

PEMERINTAHAN KY Rekomendasikan Sanksi Nonpalu untuk Hakim Perkara Tom Lembong

Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi nonpalu bagi majelis hakim perkara Tom Lembong terkait pelanggaran kode etik.

Jumat 26-Dec-2025 20:17 WIB

Tulis Komentar