2024, Pemerintah Boyong 16.990 ASN ke IKN

Foto : harianjogja

brominemedia.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (Menteri PAN RB) Azwar Anas menyampaikan target Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berjumlah total 16.990 orang pada 2024.

Dia merinci, sebanyak 16.990 ASN akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur terdiri dari 11.274 ASN dari 35 Kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI Polri.

Azwar Anas menambahkan pemindahan itu telah memiliki skenario yang matang, dengan berbagai simulasi yang dilakukan guna memindahkan hingga 60.000 ASN ke IKN.

“Terkait dengan tempatnya juga sudah diputuskan termasuk kekurangan anggaran disiapkan pemerintah, sehingga tower-tower yang akan menjadi rumah dinas ASN tidak ada masalah,” ujarnya di sela Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (24/2/2023).

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Dia menyebutkan hal ini diharapkan menjadi tawaran menaik bagi ASN yang ingin bekerja di lingkungan di kantor saling berbagi pakai yang sehat dengan sistem digitalisasi.

“Sekarang kami lagi menyiapkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang mana mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian,” sebutnya.

Selain itu, Pemerintah Pusat terus berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk klasifikasi jabatan pelaksana. Azwar mengungkapkan bahwa pemerintah akan memotong berjumlah 3.414 klasifikasi jabatan pelaksana.

“Jabatan fungsional yang banyak mengurus angka kredit jadi pekerjaan tidak fokus terutama guru, kita permudah sehingga targetnya lebih lincah,” ungkapnya.

Kemudian, dia menyimpulkan bahwa penyederhanaan birokrasi memang menjadi target pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Jokowi agar birokrasi kedepan lebih lincah, yaitu tidak adanya lagi struktur eselon IV kebawah,” terangnya

Adapun, dia menuturkan bahwa target reformasi birokrasi (RB) akan dievaluasi berdasarkan birokrasi yang berorientasi pada hasil atau berdampak, bukan hanya sekadar administrasi.

“Maka dampak inilah yang kita pangkas cara urus nilai RB. Kalau nilai RB mau naik target tematiknya dipenuhi, misal kemiskinan turun nilai RBnya naik, investasi naik RB ikut naik,” pungkasnya.