Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka baru dalam perkara pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Mereka merupakan pihak pemberi suap.Hari ini .

Sesosok mayat ditemukan di area kebun wilayah RT 14 RW 02, Dusun Lokabaya, Desa Cledok, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

Dalam sidang, hakim Khamozaro Waruwu minta jaksa hadirkan Gubernur Bobby Nasution untuk menggali dasar hukum Pergub Sumut soal pergeseran anggaran.

PT Transjakarta berencana mengembangkan model bisnis business-to-business (B2B) kepada sejumlah korporasi di Ibu Kota dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah penumpang Transjakarta.Direktur Utama PT Transjakarta,...

Medan,- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima sejumlah usulan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Nias untuk pelaksanaan tahun 2026. Meskipun adanya penyesuaian anggaran tahun depan, Bobby memastikan Pemprov Sumut akan tetap memberikan dukungan terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ada beberapa usulan yang disampaikan Bupati Kabupaten Nias Ya’atulo Gulo, antara lain, [...]

Khamozaro Waruwu, tidak merespon telfon yang masuk. Saat itu, dia sedang memimpin persidangan sebagai hakim Pengadilan Negeri Medan.

Aktivis dan pegiat Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Guntur Romli, berbicara mengenai wacana...

Diskominfotik Riau memberikan klarifikasi terkait OTT KPK yang turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid diamankan.

PERWATT, yang didirikan pada 19 Safar 1414 H bertepatan dengan 15 Agustus 1993 di Jakarta, merupakan wadah yang menghimpun alumni perempuan dari berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah.

Pansel membuka masukan dan kritik publik terkait seleksi calon anggota dewas, direksi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan pasca ramai disebut tak transparan.